Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPI: Metro TV Tak Proporsional Beritakan Nasdem

Kompas.com - 18/03/2014, 13:28 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Penyiaran Indonesia menemukan adanya pemberitaan suatu partai yang sangat mencolok di televisi swasta. Menurut Ketua KPI Judhariksawan, televisi tersebut tidak proporsional dalam memberitakan suatu partai selama dua hari masa kampanye legislatif ini.

"Dari hasil pantauan kami pada hari pertama kampanye, adalah bahwa ada pemberitaaan partai yang sangat mencolok di satu televisi dan tidak proporsional dibandingkan partai lain," kata Judha di Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Stasiun televisi yang dianggap tidak proporsional tersebut adalah Metro TV milik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurut pemantauan KPI, katanya, Metro TV tidak proporsional jika dilihat dari durasi penayangan terkait Partai Nasdem. Dalam satu hari, Metro TV memberitakan Nasdem selama 34 kali atau 34 spot untuk Nasdem.

"Metro TV memberitakan PKS 9 spot sehari, Gerindra 7 spot, Hanura 1, PDIP 6, Golkar 6, Demokrat 8, PAN 2, dan Nasdem 34 kali," kata Judha.

Padahal, menurut Judha, aturan main iklan kampanye di lembaga penyiaran hanya diperbolehkan 10 spot per hari dengan durasi 30 detik per partai. Menurut pemantauan KPI, katanya, hampir semua partai memasang iklan lebih dari 10 spot di satu televisi dalam sehari selama masa kampanye ini. Rata-rata partai muncul dalam satu televisi selama belasan kali per hari. Hanya Nasdem, menurutnya, yang muncul hingga tiga puluhan kali dalam satu stasiun televisi.

"Nanti akan kami proses sesuai aturan dan akan jadi rekomendasi gugus tugas atas pelanggaran yang terjadi," kata Judha.

Dia lantas mengingatkan media untuk tetap menjaga independensi, netralitas, dan proporsionalitas dalam menyajikan pemberitaan selama masa kampanye.

"Karena KPU kan sudah membagi setiap hari seluruh partai aktivitas kampanye, agak heran saja jika ada partai yang tidak diberitakan, sementara partai lain durasi pemberitaannya melebihi kewajaran," kata Judha.

Mengenai hal ini, katanya, KPI sepakat dengan Dewan Pers untuk melakukan evaluasi khusus. Dalam waktu dekat, KPI bekerjasama dengan Dewan Pers akan menggelar diskusi mengenai ketaatan pemberitan Pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com