Sidarto: Perjanjian Batu Tulis Dibesar-besarkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sidarto Danusubroto, menilai, perjanjian Batu Tulis antara partainya dan Partai Gerindra ketika Pilpres 2009 terlalu dibesar-besarkan. Menurut Sidarto, Gerindra tidak perlu terus-terusan mengungkit perjanjian itu.

"Kalau sekarang (perjanjian Batu Tulis) ini dibesar-besarkan, justru akan jadi berlebihan. Masalah yang begini lama, saya anggap ini suatu agreement (perjanjian) yang tidak menghasilkan apa-apa. Agreement yang tidak ada artinya," kata Sidarto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2014).

Sidarto menilai perjanjian itu sudah tidak berlaku saat ini. Pasalnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung kedua partai saat itu, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, kalah pada Pilpres 2009.

"Kalau toh itu ada, perjanjian itu berlaku kalau Ibu Mega terpilih sebagai presiden. Karena kemudian tidak terpilih, jadi secara moral dan etika itu tidak berlaku. Jadi, kalau memang waktu itu menghasilkan keterpilihan mungkin itu ada bobotnya,” kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Oleh karena itu, kata dia, partainya enggan terlalu memikirkan perjanjian Batu Tulis itu. PDI-P sedang fokus memikirkan pemenangan pada pemilu legislatif. Dia berharap partainya bisa meraup suara sebanyak-banyaknya agar bisa mengusung Jokowi pada pemilu presiden mendatang.

"Bagi saya Jokowi itu matang. Memang ada orang lebih matang dan berpendidikan dari dia, tapi bagi saya itu tidak ada gunanya kalau tidak bisa dipercaya. Jokowi itu bisa dipercaya," ujarnya.

Setelah Jokowi ditetapkan sebagai calon presiden PDI-P, beredar dokumen perjanjian Batu Tulis antara Gerindra dan PDI-P. Kesepakatan itu berisi tujuh poin, salah satunya menyebutkan bahwa Megawati akan mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2014.