Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wujudkan Pemilu Bersih, DKPP Tunjuk 66 Anggota Majelis Daerah

Kompas.com - 16/03/2014, 21:34 WIB
Febrian

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik anggota majelis daerah. Anggota di daerah itu dipersiapkan untuk menghadapi penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan pada 9 April 2014.

Pelantikan ini dilakukan dengan pengambilan sumpah yang dipimpin oleh ketua DKPP Jimly Asshidiqie di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Jumat (16/3/2014). Jimly berharap agar DKPP yang belum berusia satu tahun menunjukkan kinerja dan peran yang baik selama penyelenggaraan pemilu.

"Dulu lembaga ini bernama Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc. Karena banyaknya laporan terhadap pelanggaran pemilu, makanya kita rekrut anggota di daerah," kata Jimly seusai pelantikan.

Jimly mengatakan, selalu ada potensi masalah di setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk itu, ia berharap DKPP hadir sebagai badan pengawas yang terpercaya.

Dengan hadirnya DKPP sebagai lembaga pemeriksa pelanggaran kode etik pemilu, penyelenggaraan pemilu di Indonesia akan diawasi oleh tiga lembaga, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DKPP. Dengan demikian, Jimly berharap Pemilu 2014 dapat menjadi pemilu yang berintegritas dan melahirkan pemimpin bangsa yang bersih.

Anggota majelis daerah yang dilantik pada malam ini adalah anggota tim pemeriksa yang berasal dari unsur masyarakat dari ke-33 provinsi di Indonesia. Setiap provinsi diwakili oleh masing-masing dua orang sehingga jumlah total sebanyak 66 orang.

Juru bicara DKPP Hidayat Nur Sadini mengatakan, tujuan pembentukan tim pemeriksa di daerah untuk membantu DKPP dalam sidang pemeriksaan bila ada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pesta demokrasi ini. "Tugas mereka nanti meliputi rapat tim pemeriksa, melakukan pemeriksaan, membuat resume pemeriksaan, membuat laporan hingga berita acara pemeriksaan penyelenggaraan pemilu," kata Sardini.

Sardini menjelaskan, pelaksanaan pemilu terdapat di ribuan daerah pemilihan. Akan sangat sulit bila semua pengaduan pemilu ditangani DKPP pusat. Pembentukan tim daerah diharapkan dapat meringankan pekerjaan DKPP.

Setelah pelantikan, semua anggota majelis daerah akan mendapat bimbingan selama tiga hari untuk penguasaan teknis acara pemeriksaan. Beberapa di antaranya pemahaman tugas pokok dan fungsi tim pemeriksa, pemahaman tahapan pemilu, dan proses-proses pemeriksaan oleh DKPP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com