KPK Tetapkan Hakim Pasti dan Ramlan sebagai Tersangka

Penetapan dua hakim sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan suap bansos yang menjerat mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada; mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi; hakim Pengadilan Negeri Bandung, Setyabudi Tejocahyono; orang dekat Dada, Toto Hutagalung; mantan pejabat Pemkot Bandung, Herry Nurhayat; dan perantara bernama Asep.

"Penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup, bisa disimpulkan diduga ada keterlibatan pihak lain. Karena itu, KPK mengeluarkan sprindik (surat perintah penyidikan)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2014).

Menurut Johan, Pasti disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau c atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Ramlan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau c, atau Pasal 6 ayat 1, atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 dalam undang-undang yang sama. Keduanya hingga kini belum ditahan KPK. Ancaman hukumannya, maksimal 20 tahun penjara ditambah denda paling banyak Rp 1 miliar.

Dugaan keterlibatan Ramlan

Sebelum penetapan tersangka, KPK telah meminta Imigrasi untuk mencegah Pasti dan Ramlan bepergian ke luar negeri. Adapun Ramlan tergabung dalam majelis hakim yang menangani perkara bansos di PN Tipikor Bandung bersama dengan Setyabudi dan Djodjo Djauhari.

Dalam dakwaan jaksa KPK terhadap Setyabudi disebutkan bahwa Setyabudi berjanji kepada Toto Hutagalung tidak akan melibatkan Dada dan Edi pada perkara bansos dan akan memutus ringan tujuh terdakwa kasus bansos tersebut. Biaya yang diminta yaitu Rp 3 miliar untuk mengamankan di tingkat PN Bandung dan PT Jabar.

Menurut dakwaan, di PN Bandung perkara ini akan diamankan Ketua PN Bandung Singgih Budi Prakoso. Singgih yang menentukan majelis hakim dan menunjuk Setyabudi sebagai Ketua Majelis Hakim itu disebut menerima uang 15.000 dollar AS. Singgih juga disebut menerima bagian dari Rp 500 juta yang kemudian dibagi-bagikan kepada Setyabudi, Ramlan Comel, dan Djodjo Djauhari.

Dugaan keterlibatan Pasti

Sementara di tingkat banding, pengamanan perkara ini diurus oleh Sareh Wiyono. Sareh diduga mengarahkan Plt Ketua PT Jabar Kristi Purnamiwulan dalam menentukan anggota majelis hakim. Selanjutnya, anggota majelis hakim tersebut akan menguatkan putusan PN Bandung di tingkat banding.

Untuk hal itu, Sareh disebut meminta Rp 1,5 miliar kepada Dada melalui Setyabudi yang disampaikan kepada Toto. Kristi kemudian menetapkan Majelis Hakim Banding perkara ini yang terdiri dari Pasti Serefina Sinaga, Fontian Munzil, dan Wiwik Widjiastuti.

Toto kemudian berhubungan dengan Pasti selaku Ketua Majelis Hakim. Menurut surat dakwaan, Pasti meminta Rp 1 miliar untuk mengatur persidangan di tingkat banding, Rp 850 juta untuk tiga hakim, sedangkan sisanya untuk Kristi. Ia pun meminta penyerahan uang dilakukan satu pintu melalui dirinya. Dari komitmen tersebut, Toto sudah memberikan Rp 500 juta kepada Pasti. Uang itu diduga berasal dari Dada dan Edi.