Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BKD DKI: 80 Warga DKI Puas Pada Kinerja Lurah dan Camat

Kompas.com - 04/03/2014, 21:25 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, rata-rata warga Jakarta puas terhadap pelayanan yang diberikan lurah dan camat di wilayah mereka. Menurut Karmayoga, rata-rata masyarakat Jakarta menilai kinerja camat dan lurah saat ini lebih baik dibandingkan dengan pejabat sebelumnya.

Hal itu dikatakannya menanggapi hasil laporan kinerja lurah dan camat per Maret 2014, yang baru diumumkan oleh Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. "Bahkan lebih dari 80 persen masyarakat sudah setuju dengan kebijakan lelang jabatan camat dan lurah. Sisanya menyatakan tidak tahu dan tidak setuju," kata Karmayoga di Balaikota Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Karmayoga mengatakan, penilaian kinerja lurah dan camat dilakukan dalam tiga tahap. Yang pertama, yakni penilaian berjenjang. Pada tahap ini, lurah dan camat dinilai oleh atasannya secara berjenjang, mulai dari Wali Kota, Asisten Wali Kota bidang Pemerintahan Kota, Sekretaris Kota, dan Bawasko.

Tahap kedua, kata Karmayoga, yakni penilaian dengan melakukan survei cacah langsung oleh petugas yang ditunjuk untuk mewawancarai warga yang baru saja keluar dari kantor lurah ataupun camat.

"Penilaian tahap ketiga, kita memberikan bobot nilai tambahan terhadap daerah yang tantangannya lebih besar, seperti rawan banjir, kebakaran dan sebagainya. Nanti setiap daerah dikasih nilai plus," jelas dia.

Dari hasil penilaian tersebut, kata Karmayoga, akan terlihat adanya perbedaan penilaian lurah dan camat berdasarkan kinerja mereka. Ada lurah dan camat yang nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)-nya rendah (C), tetapi berdasarkan penilaian berjenjang pimpinannya, mendapatkan tinggi (A).

"Biasanya Lurah dan Camat yang mendapatkan IKM nilanya C adalah yang memimpin di daerah penggusuran atau penertiban, seperti Tanah Abang dan Pluit. Karena warga marah, sedangkan jajaran di atasnya menilai bagus. Sehingga terlihat paradoks," tukasnya.

Selain menyusun penilaian berdasarkan IKM, BPS DKI Jakarta juga menyusun penilain berdasarkan Indeks Potensi Kerawanan Sosial (IPKS). Hasilnya, dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta, ada 10 kelurahan yang memiliki tingkat kerawanan sosial yang tergolong tinggi.
Berikut ini 10 kelurahan tersebut:

Jakarta Pusat
1. Kelurahan Kampung Rawa
2. Kelurahan Galur
3. Kelurahan Tanah Tinggi
4. Kelurahan Kartini

Jakarta Utara
5. Kelurahan Kali Baru
6. Kelurahan Penjaringan
7. Kelurahan Ancol
8. Kelurahan Lagoa

Jakarta Timur
9. Kelurahan Kampung Melayu

Jakarta Selatan
10. Kelurahan Manggarai

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com