Bawaslu Ajak KPK Cek Penggunaan Dana Bansos

"Kami ingin mengonfirmasi apakah data yang kami kumpulkan sesuai dengan fakta lapangan," ujar anggota Bawaslu Daniel Zuchron di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (3/3/2014).

Ia mengatakan, pelibatan KPK tersebut merupakan implementasi dari nota kesepahaman antara dua lembaga itu. Tujuannya, kata dia, untuk memastikan tidak ada anggaran dan fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan politik beberapa menteri. Daniel menuturkan, bukan hanya bansos yang rawan disalahgunakan. Menurutnya, program-porgram lain yang juga menggelontorkan dana ke daerah berpotensi diselewengkan untuk kampanye menteri.

"Jadi bukan cuma bansos," kata dia.

Dikatakannya, saat ini Bawaslu menunggu laporan dari Bawaslu provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota soal dugaan penggunaan anggaran negara dan program-program pemerintah oleh menteri di daerah-daerah pemilihannya.

"Data yang masuk sedang diolah dan direkapitulasi. Sehingga belum bisa dipaparkan. Data tersebut akan menjadi pedoman pengawasan kami di lapangan," katanya.

Sebelumnya, Bawaslu memanggil 10 kementerian yang pimpinannya menjadi caleg DPR pada Pemilu 2014. Sepuluh menteri yang maju bertarung pada Pemilu Legislatif adalah Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Syarifudin Hasan (caleg PD Dapil Jawa Barat III), Menteri Perhubungan EE Mangindaan (Caleg PD Dapil Sulawesi Utara), Menteri Pemuda dan Olah Raga Roy Suryo (Caleg PD, Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta), Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin (Caleg PD Dapil Sulawesi Tenggara), dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik (PD Demokrat, Dapil Bali).

Kemudian, Menteri Pertanian Suswono (Caleg PKS Dapil Jawa Tengah X), Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring (Caleg PKS Dapil Sumatera Utara I), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Caleg PKB Dapil Jawa Timur VIII), Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal Zaini (Caleg PKB Dapil Nusa Tenggara Barat), dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Caleg PAN Dapil Lampung I).