Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Tabrak Aturan Presiden, Dahlan Enggak Akan Lolos Konvensi

Kompas.com - 26/02/2014, 11:40 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Dahlan Iskan mengutamakan tugasnya sebagai Menteri Negara BUMN ketimbang kegiatan konvensi. Menurut Ruhut, Dahlan wajib memenuhi aturan tersebut karena hal tersebut telah disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Untuk kebaikan, harus pilih pekerjaan sebagai menteri," kata Ruhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Ruhut menyinggung instruksi Presiden SBY bahwa para pembantunya di Kabinet Indonesia Bersatu II yang menjadi pengurus parpol atau maju sebagai calon anggota legislatif agar tetap fokus pada tugas pemerintahan. Aktivitas politik dalam menghadapi Pemilu 2014 hanya diberi waktu pada Sabtu dan Minggu.

Arahan Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat ini sudah ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet Dipo Alam melalui surat edaran. Di sisi lain, akan ada benturan karena kegiatan konvensi sering kali dilaksanakan pada tengah pekan atau hari kerja. Salah satunya adalah kegiatan debat kandidat konvensi yang digelar di belasan kota besar secara bergantian.

Secara pribadi, kata Ruhut, dia menolak menteri atau pejabat publik mengikuti konvensi. Hal ini telah ia sampaikan kepada peserta konvensi, meski nyatanya masih ada menteri dan pejabat publik yang belum mundur dari jabatannya.

"Mereka sudah menabrak aturan Presiden, mereka ngotot karena ambisinya. Aku punya feeling Dahlan enggak akan lolos konvensi," kata pendukung peserta Konvensi Pramono Edhie Wibowo itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com