Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilu, Transaksi Tunai di Atas Rp 500 Juta Meningkat

Kompas.com - 20/02/2014, 20:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS,com —  Menjelang pemilihan umum, transaksi keuangan tunai di atas Rp 500 juta terus meningkat. Pola ini patut dicurigai sebagai strategi untuk mempersulit pelacakan aliran dana, baik asal-usulnya maupun peruntukannya.

Berdasarkan Bulletin Statistik PPATK, laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) yang masuk ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama Januari 2014 mencapai 194.618 laporan, meningkat 54,3 persen dibandingkan dengan Januari 2013.

Pada periode yang sama, laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar Indonesia juga meningkat sekitar 778,4 persen jadi 1.019 laporan.

Uang tunai tersebut sebagian besar (78,8 persen) dibawa masuk atau keluar melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Menanggapi data itu, peneliti Formappi, Lucius Karus, mengatakan, peningkatan transaksi tunai terjadi karena kebutuhan uang menjelang pemilihan umum (pemilu) sangat besar.

Lucius menduga, uang yang dikirimkan atau ditarik melalui transaksi tunai akan digunakan sebagai money politics atau ’politik uang’. Salah satu caranya adalah dengan menyebarkan uang tunai secara langsung kepada pemilih.

Karena untuk kepentingan politik uang, dan diduga berasal dari korupsi, transaksi tunai pun menjadi pilihan oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab, PPATK akan kesulitan menelusuri dari mana uang berasal ataupun ke mana uang mengalir.

”Regulasi pemilu juga hanya mengatur soal kewajiban partai untuk menyerahkan rekening kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum). Ini kemudian mendorong peserta pemilu untuk melakukan transaksi tunai, karena khawatir jika menggunakan rekening resmi akan bisa dilacak,” kata Lucius.

Menurut Lucius, Pemilu 2014 merupakan magnet bagi para pihak yang bernafsu merebut kekuasaan. Modal dalam bentuk uang masih jadi primadona partai politik untuk memenangi pemilu.

”Jadi semua sumber dana akan dimanfaatkan, termasuk uang yang selama ini disimpan di luar negeri,” katanya.

Menurut Lucius, uang yang masuk dari luar negeri juga bisa merupakan dana asing yang pemiliknya berkepentingan dengan politik Indonesia.

Ketua PPATK Muhammad Yusuf sebelumnya mengatakan, ketiadaan regulasi pembatasan transaksi tunai memberikan peluang terjadinya politik uang dalam pemilu tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com