Wamenhuk dan HAM: Pembebasan Bersyarat Corby Bisa Saja Dicabut

Salah satu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan pencabutan tersebut, ujar Denny, adalah apabila Corby melakukan wawancara dengan media. Menurut Denny, wawancara tersebut berpotensi menjadi polemik yang mengganggu keresahan masyarakat.

"Kalau dia tetap melakukan, tentu kita akan uji apakah itu bisa menjadi salah satu dasar untuk mencabut pembebasan bersyarat," kata Denny di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Menurut Denny, sesuai aturan yang ada, ada pasal-pasal yang mengatur tentang pencabutan pembebasan bersyarat. Beberapa di antaranya, kata dia, adalah tidak melapor secara rutin, meresahkan masyarakat, dan melakukan kejahatan selama masa pembebasan bersyarat berlangsung.

Denny pun membantah bahwa pemerintah mengistimewakan Corby. Menurutnya, Corby memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yang diterimanya bersama 1.291 narapidana lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2006.

"Kami memang mengeluarkan PP 99/2012 untuk mengetatkan hak-hak narapidana. Tapi Corby tidak kena pengetatan karena dia divonis jauh sebelum tahun 2012. Untuk corby berlaku PP yang sebelumnya," terang Mantan Staf Khusus Presiden SBY itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Corby mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Denpasar, Bali, Senin (10/2/2014). Dia adalah terpidana dengan vonis 20 tahun untuk kepemilikan 4,1 kilogram ganja.