Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Perempuan Masih Dipandang Sebelah Mata di Dunia Politik Indonesia

Kompas.com - 11/02/2014, 21:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Meski emansipasi perempuan terus dikampanyekan oleh berbagai pihak, namun di Indonesia, perempuan masih dianggap berbeda dengan pria, khususnya di dunia politik. Hal tersebut diketahui berdasarkan survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerjasama dengan lembaga survei asal Washington DC, IFES.

Awalnya, ketika melakukan survei, sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden masih berupa pertanyaan terbuka, tanpa membandingkan antara pria dan perempuan. Mayoritas masyarakat di Indonesia terlihat sangat mendukung perempuan untuk maju kedalam dunia politik.

“Kami menanyakan, sejauh mana Anda mendukung atau menolak peran-peran perempuan dalam politik berikut ini,” kata Peneliti IFES Rakesh Sharma saat merilis hasil survei di Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Hasilnya, saat dimintai pendapat soal perempuan yang terjun di dunia pemerintahan, menjadi pegawai pemerintah (PNS), sebanyak 88 persen responden mengaku setuju. Saat ditanya soal perempuan yang berkarir menjadi anggota DPR/DPD/DPRD, sebanyak 83 persen responden juga mengaku setuju.

Saat diberikan pernyataan perempuan menjadi anggota partai politik, sebanyak 81 persen responden juga mengaku mendukung. Suara responden turun saat dimintai pendapat perempuan ikut dalam demonstrasi. Tinggal 60 persen responden yang setuju.

“Tapi angka ini masih cukup besar dan menunjukkan masyarakat Indonesia mendukung perempuan untuk maju ke politik,” ujar Rakesh.

Namun, saat diajukan pertanyaan yang membandingkan antara laki-laki dan perempuan secara langsung, jawaban responden terlihat berubah. Pertanyaan yang diajukan adalah, jika terdapat dua kandidat yang berkampanye dalam pemilihan untuk menduduki sebuah posisi tertentu, dengan kualitas yang sama, tetapi seorang kandidat adalah laki-laki dan seorang lagi adalah perempuan, calon mana yang lebih Anda pilih?

Hasilnya, sebanyak 55 persen responden memilih kandidat laki-laki. Hanya 11 persen responden memilih kandidat perempuan. Sebanyak 32 persen lainnya menjawab tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Sisanya, 2 persen mengaku tidak tahu/tidak menjawab.

“Hasil ini cukup mengejutkan, karena kalau di negara-negara lain, mayoritas akan menjawab tidak ada perbedaaan antara perempuan dan laki-laki. Ini menunjukkan perempuan masih dipandang sebelah mata untuk memasuki dunia politik di Indonesia,” pungkas Rakesh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com