Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batal Jadi Capres, Suryadharma Telanjur Sebar Undangan Deklarasi

Kompas.com - 09/02/2014, 13:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com
 — Forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan tidak akan ada deklarasi bakal calon presiden pada Minggu (9/2/2014). Sebelumnya, nama Ketua Umum PPP Suryadharma Ali digadang-gadang sebagai bakal capres terkuat. Suryadharma pun sudah telanjur menyebar undangan pendeklarasian capres.

Dalam undangan yang diterima peserta Mukernas II PPP, sampul depan undangan terdapat foto Suryadharma Ali yang mendominasi halaman muka. Di bagian ini terdapat tulisan "Undangan Resepsi Hari Lahir ke-41 dan Deklarasi Capres PPP tahun 2014-2019". Di bagian bawahnya terdapat pula tulisan "SDA untuk Indonesia". Di bawah foto Suryadharma, tertulis dengan ukuran besar "Suryadharma Ali Wujudkan Harapan Rakyat, Merah Putih Bisa...!!!". 

Di bagian dalam undangan terdapat susunan acara pada Minggu (9/2/2014) di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) pukul 13.00-16.00. Susunan acara ini dilatari dengan logo "SDA untuk Indonesia" disertai dengan gambar bendera Merah Putih.

Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menanggapi soal adanya undangan pendeklarasian capres PPP yang seolah mengarah kepada Suryadharma Ali tersebut. Menurut Suharso, logo "SDA untuk Indonesia" sudah ada sejak tahun lalu.

"Jadi dari tahun lalu sudah ada, karena permintaan dari daerah yang menghendaki Ketum untuk maju. Tapi dengan bijak, beliau menjawab belum saatnya karena mau menyelesaikan tugas yang diamanatkan pada beliau," tutur Suharso.

Menurut Suharso, pembatalan deklarasi capres ini dilakukan sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi semua pihak. "Ini justru mengakomodasi semua pihak," ujarnya.

Mukernas II PPP sebelumnya memutuskan batal melakukan deklarasi bakal capres PPP yang rencananya dilakukan pada Minggu siang. Akhirnya, Mukernas sepakat mengajukan tujuh nama bakal capres dari kalangan internal maupun eksternal. Mereka adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddique, dan politisi Partai Kebangkitan Bangsa Khofifah Indar Parawansa.

Keputusan penetapan capres tunggal yang diusung PPP baru akan dilakukan dalam forum rapat pimpinan nasional (rapimnas). Rapimnas dilakukan setelah PPP mengetahui perolehan suara dalam pemilihan legislatif. Selain itu, dalam rentang waktu selama pileg ini, PPP juga akan meminta konfirmasi kesediaan dari ketujuh nama yang digadang menjadi bakal capres PPP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com