Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSN: Mayoritas Warga Jakarta Kurang Setuju Jokowi "Nyapres"

Kompas.com - 09/02/2014, 11:58 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) menunjukkan, mayoritas warga Jakarta menyatakan kurang setuju atas wacana pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menurut hasil survei tersebut, ketidakjelasan konsep Jokowi dalam mengatasi banjir dan kemacetan lalu lintas seolah memengaruhi turunnya dukungan publik.

"Mayoritas masyarakat DKI mengaku kurang setuju wacana usung Jokowi, 71,2 mengaku kurang setuju. Hanya 27,5 persen yang mengaku setuju. Dibandingkan Oktober 2013 merosot tajam. Saat itu, 2013, mereka yang setuju 53,8 persen," kata peneliti LSN, Dipa Pradipta, saat merilis hasil survei di Hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu (9/2/2014).

Survei ini dilakukan sejak 10 hingga 26 Januari 2014. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka berpedoman kuesioner terhadap 790 responden yang tersebar di lima kotamadya di Jakarta. Populasi dari survei adalah seluruh penduduk Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau mereka yang belum 17 tahun, tetapi sudah menikah.

"Margin of error 3,5 persen, tingkat kepercayaan 95 persen," kata peneliti LSN lainnya, Gema Nusantara.

Hasil lain dari survei ini menyebutkan bahwa responden kurang optimistis jika Jokowi dapat menjadikan Indonesia lebih baik ketika terpilih sebagai presiden nantinya. "Hanya 28,9 persen yang mengaku optimistis Jokowi bisa membuat Indonesia lebih baik," sambung Dipa.

Menurut hasil survel LSN tersebut, mayoritas warga Jakarta kurang setuju jika Jokowi nyapres dengan tiga alasan. Alasan terbanyak, katanya, responden menilai Jokowi harus membuktikan terlebih dahulu kinerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Jika Jokowi berhasil, layak jadi capres 2019 nanti," kata Dipa.

Alasan kedua, lanjutnya, responden menilai Jokowi masih dibutuhkan untuk membenahi Jakarta. Kemudian yang ketiga, menurutnya, responden menilai Jokowi belum cukup berpengalaman untuk memimpin dalam skala nasional dan masih ada tokoh lain yang lebih pantas. "Serta konsep pembangunan Jokowi yang belum jelas," ujar Dipa.

Menurut hasil survei ini, katanya, Megawati Soekarnoputri dianggap responden lebih cocok jadi calon presiden dari PDI Perjuangan.

Dipa juga mengatakan, menurut hasil survei yang dikerjakan lembaganya, kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Jokowi di berbagai bidang semakin merosot. Awal tahun ini, sebanyak 47,5 persen responden mengaku puas dan 46,9 mengaku kurang puas.

Sementara menurut hasil survei yang dilakukan LSN sekitar Oktober 2013, persentase warga DKI Jakarta yang puas terhadap kinerja Jokowi ketika itu sekitar 68,3 persen. "Hampir 16 bulan pimpin Jakarta, Jokowi belum memperlihatkan sinyal jelas Jakarta akan lebih baik daripada masa kepemimpinan gubernur sebelumnya. Banjir, kemacetan, kondisi sekarang tampak lebih buruk. Kesimpulan tersebut tercermin dari hasil survei LSN yang menunjukkan semakin merosotnya kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dalam berbagai bidang," tutur Dipa.

Menurutnya, survei ini dibiayai Yayasan LSN. Biaya survei ini pun, katanya, tidak besar. "Ini dibiayai Yayasan LSN. Yayasan LSN tidak hanya bergerak di survei, tapi juga kegiatan sosial. Karena regional, biayanya tidak terlalu besar, jadi memang biaya survei ini melalui Yayasan LSN," ucapnya.

Dipa juga mengklaim bahwa lembaga surveinya bukan merupakan tim sukses pihak mana pun yang tengah berencana menjadi capres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com