Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Ali Batal Deklarasi Capres

Kompas.com - 09/02/2014, 07:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com — Rencana pendeklarasian Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali sebagai bakal calon presiden akhirnya batal dilakukan.

Pembatalan ini diputuskan setelah peserta Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP sepakat mengusulkan sembilan nama bakal capres ke forum partai setelah pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg).

"Iya, tidak jadi deklarasi, tapi pengusulan sembilan nama bakal capres," ujar Sekretaris Majelis Pakar PPP Ahmad Yani di sela-sela acara Mukernas II PPP, Minggu (9/2/2014).

Keputusan didapat pada rapat pleno terakhir Mukernas II PPP yang selesai pada dini hari. Di dalam rapat itu juga, lanjut Yani, diputuskan bahwa sembilan nama bakal capres yang diusulkan akan diputuskan pada forum rapat pimpinan nasional (rapimnas) PPP yang dilaksanakan setelah pileg.

"Keputusannya setelah pileg karena PPP bisa malu kalau menetapkan capres sekarang, tapi suara partai kurang untuk presidential threshold (syarat mengajukan pasangan capres dan cawapres)," imbuh Yani.

Berdasarkan undangan yang diterima peserta Mukernas II PPP disebutkan bahwa puncak acara Mukernas akan dilakukan pada Minggu siang di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung.

Puncak acara berisikan peringatan hari lahir ke-41 PPP dan deklarasi calon presiden RI 2014-2019.

Lantaran batal deklarasi, maka agenda pada puncak perayaan itu hanya akan membacakan hasil rekomendasi Mukernas.

Sebelum Mukernas II PPP, nama Suryadharma Ali santer disebut sebagai bakal capres terkuat. Suryadharma bahkan sempat didukung oleh 20 Dewan Pimpinan Wilayah PPP.

Namun, pada pelaksanaan Mukernas II PPP ini, sebanyak 26 DPW meminta agar tidak ada pendeklarasian capres tunggal. Mereka mengusulkan sejumlah nama sebagai bakal capres.

Hingga hari kedua pelaksanaan Mukernas, setidaknya ada tujuh tokoh eksternal yang diajukan sebagai bakal capres PPP. Mereka adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddique, politisi Partai Kebangkitan Bangsa Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua KPK Abraham Samad.

Saat ditanyakan soal pembatalan deklarasinya ini, Suryadharma hanya sempat menjawab singkat.

"Hasilnya dibacakan besok, sekarang sedang diperhalus. Mukernas ini kan forum tertinggi kedua," ujar Suryadharma.

Namun, ucapan Suryadharma ini pun langsung terpotong saat Ketua Pengarah Mukernas Lukman Hakim Syaifuddin keluar dari arena Mukernas.

"Ini nih ada yang lebih kompeten, Ketua Pengarah," ucap Suryadharma sambil menunjuk ke arah Lukman. Setelah itu, Suryadharma pun meninggalkan lokasi acara dengan dalih ingin beristirahat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com