Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Momentum Deklarasi Capres PPP Masih Diperdebatkan

Kompas.com - 07/02/2014, 23:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengagendakan deklarasi capres yang akan diusung dalam Pemilu 2014 mendatang. Namun, agenda ini terancam batal lantaran sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP tidak menginginkan adanya deklarasi pada Mukernas kali ini.

"Dukungan kepada SDA (Suryadharma Ali) sebagai capres, sangat solid di partai. Tapi yang jadi perbedaan pendapat, bagi daerah-daerah adalah momentum deklarasi ini," ujar Ketua DPP PPP bidang Pendidikan dan Kebudayaan Reni Marlinawati di Bandung, Jumat (7/2/2014).

Saat ini, 33 Ketua DPW tengah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di lokasi Mukernas. Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar mengatakan, pertemuan dilakukan untuk mengkonsolidasikan pemikiran DPW menjelang pandangan daerah.

Seluruh Ketua DPW memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dalam forum Mukernas. Pandangan ini juga akan menyinggung kandidat capres dan momentum yang tepat untuk melakukan deklarasi capres bagi PPP.

Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz menilai Mukernas II PPP adalah momen yang tepat untuk mendeklarasikan capres. Pasalnya, pendeklarasian capres ini bisa membantu perolehan suara PPP dalam pemilihan legislatif (pileg).

"Saya setuju deklarasi sekarang, karena dengan begitu, deklarasi ada yang menjual," kata Irgan.

Setidaknya ada sembilan nama yang mengemuka sebagai bakal calon Presiden PPP. Kesembilan nama itu, yakni Suryadharma Ali; Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin; dua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD dan Jimly Asshidique; Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo; Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto; mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla; bakal capres Konvensi Demokrat Anies Baswedan, dan pedangdut Rhoma Irama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com