Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Tak Gubris Somasi Presiden SBY

Kompas.com - 28/01/2014, 17:02 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah mengaku tak akan menggubris somasi yang dilayangkan tim advokat dan konsultan hukum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga. Pasalnya Fahri menganggap tim kuasa hukum Presiden SBY tak mengerti permasalahan dan amatir.

Fahri menjelaskan, dalam kop surat tersebut tertulis kata-kata "Presiden RI" yang memosisikan SBY sebagai presiden dan bukan sebagai warga negara biasa. Padahal Fahri merasa tak pernah memiliki masalah apa pun dengan Presiden SBY.

"Tolong digarisbawahi, ada tulisan 'presiden' di kop suratnya. Berarti dia menggunakan wibawa publik, ini karena lembaga hukumnya amatir," kata Fahri kepada para wartawan di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melanjutkan, dalam surat yang dikirim oleh tim advokat Presiden SBY juga hanya tertera undangan untuk mengklarifikasi pernyataan Fahri bahwa KPK harus memanggil Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas terkait keterlibatannya dalam skandal Hambalang.

Fahri menjelaskan, pernyataannya tentang Ibas merupakan analisis hukum untuk memacu kinerja KPK, dan dirinya merasa berhak menyampaikannya karena duduk sebagai anggota komisi hukum di DPR. "Ini bukan somasi, tapi undangan klarifikasi. Dalam hukum enggak dikenal terminologi mengundang ini. Jadi enggak ada kewajiban saya untuk tunduk, patuh, dan sebagainya," ujar Fahri.

Selanjutnya, Fahri mengkritik tim advokat Presiden SBY karena tak memahami hak imunitas yang dimiliki oleh tiap anggota DPR. Terlebih sebagai anggota Komisi III DPR, dirinya merasa memiliki fungsi pengawasan atas KPK sebagai mitra kerja.

"Pernyataan saya di media untuk KPK agar bertindak imparsial dalam penegakan hukum karena ini merupakan spirit yang menjadi tolak ukur keadilan. Jadi bukan hanya soal Ibas," pungkasnya.

Sebagai informasi, tim advokat Presiden SBY dan keluarga mengirim surat untuk Fahri pada 17 Januari 2014. Dalam surat tersebut, Fahri diminta hadir pada 27 Januari 2014 untuk menyampaikan klarifikasinya karena mengatakan Ibas tak juga dipanggil KPK padahal telah disebut menerima uang dari proyek Hambalang.

Tim advokat Presiden SBY dan keluarga menilai Fahri telah menyebarkan informasi yang tidak benar, melukai, dan menyerang kehormatan Ibas. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, Fahri tak memenuhi undangan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com