Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: Duren Sawit ke Hambalang Lebih Jauh daripada Cikeas

Kompas.com - 21/01/2014, 17:37 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum enggan berkomentar banyak soal kasus dugaan korupsi Hambalang. Anas pun berseloroh bahwa jarak Hambalang di Bogor, Jawa Barat, lebih dekat dengan Cikeas daripada kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Saya di Rasuna Said (Rumah Tahanan KPK) sekarang. Yang pasti, jarak Duren Sawit ke Hambalang lebih jauh daripada Hambalang ke Cikeas. Itu sudah pasti," kata Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (21/1/2014).

Entah apa maksud Anas mengatakan hal itu. Cikeas sendiri diketahui sebagai lokasi kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saat resmi ditahan KPK, tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang ini bahkan mengucapkan terima kasih kepada SBY. Adapun tim penasihat hukum Anas melihat kasus yang menjerat kliennya bermuatan politis, yaitu sejak SBY berpidato di Jeddah, Arab Saudi, soal status hukum Anas di KPK.

Kemudian, bocornya sprindik penetapan Anas sebagai tersangka tak lama setelah pidato SBY tersebut. Selain itu, ketika ditanya soal dugaan gratifikasi berupa mobil Toyota Harrier, Anas juga enggan menjawabnya. Menurut Anas, biarlah hal itu ditanyakan kepada KPK.

"Sudahlah, nanti sampean ambil hak jaksa penuntut umum, penyidik," katanya.

Anas hari ini bersaksi untuk terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Deddy Kusdinar. Anas sendiri mengaku tak tahu kaitan dirinya dengan Deddy yang merupakan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com