Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres 2014, Blok Jokowi Akan Bersaing dengan Dua Blok Lain

Kompas.com - 19/01/2014, 13:46 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, yang juga Direktur Lembaga Pemilih Indonesia menilai, akan ada tiga blok kekuatan politik yang bersaing dalam bursa pencalonan presiden pada 2014 nanti.

Tiga blok tersebut adalah Blok J atau Blok Joko Widodo (Jokowi), blok P alias Prabowo, dan Blok X yang belum diketahui.

Menurut Boni, penilaiannya itu didasari pada dua hal. Pertama, syarat ambang batas suara 20 persen yang ketat membatasi peluang partai politik mencalonkan presiden sendiri. Kedua, penyebaran dukungan kepada partai politik yang tidak proporsional.

"Partai tertentu mendulang dukungan signifikan, sementara yang lain mengalami penyusutan yang juga signifikan. Dengan kisaran partisipasi politik 60-70 persen, penyebaran dukungan partai akan timpang," kata Boni dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Minggu (19/1/2014).

Ia mengatakan, meskipun Jokowi sampai hari ini belum dinyatakan sebagai capres, sentimen publik terhadap pencapresan Jokowi menjadi kekuatan besar bagi kelompok politik nasionalis seperti PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Menurutnya, dukungan Nasdem kepada Jokowi sudah tampak sejak 2012.

"Selain karena Paloh juga tidak ambisius mencalonkan dirinya sebagai presiden, prinsip politik Nasdem cenderung sejalan dengan karakter dan gaya kepemimpinan Jokowi," katanya.

Blok Prabowo

Blok Prabowo, menurut Boni, merupakan kombinasi yang menarik antara ideologi Partai Gerindra yang kuat dan figur Prabowo yang populer sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Dia mengatakan, Partai Gerindra akan menjadi penentu koalisi Blok P bersama dengan partai menengah lainnya yang juga kesulitan mencalonkan presidennya sendiri.

Partai Demokrat akan lebih mudah berkoalisi dengan Partai Gerindra ketimbang PDI Perjuangan, dan pastinya akan disusul PAN dan PKB Muhaimin.

Blok X

Adapun Blok X, menurut Boni, akan berpusat pada Partai Golkar sebagai kekuatan utama.

Namun memang belum diketahui, siapa calon presiden dan wakil presiden yang diusung dari kelompok ini. Pasalnya, menurut Boni, elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak sesignifikan meningkatkan elektabilitas Partai Golkar.

Dia juga menilai bahwa Partai Golkar tidak mengejar kemenangan Aburizal sebagai presiden. Kemungkinan, tambahnya, PKS, PPP, dan PBB akan bergabung dengan blok ini.

"Sementara itu, Hanura ada di persimpangan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi 'Online', Yang Bermain Kena Sanksi

Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi "Online", Yang Bermain Kena Sanksi

Nasional
Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Nasional
Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com