Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Diberitakan Negatif, PKS Salahkan Media

Kompas.com - 14/01/2014, 15:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali menyalahkan media massa atas hasil survei Pol-Tracking yang menunjukkan bahwa partainya paling banyak diberitakan negatif. Menurutnya, pemberitaan media terhadap PKS selama ini tidak proporsional.

"Pertama, tolonglah agar media semuanya proporsional karena semua proporsional tidak baik. Kalau anggota tubuh ada yang besar sebelah kan tidak proporsional, tidak baik," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/1/2014).

Ia mengatakan, partainya bukanlah satu-satunya partai yang terjerat kasus korupsi. Menurut Mardani, banyak partai yang terjerat kasus korupsi lebih parah dari PKS. Ia berpendapat bahwa bahwa kasus korupsi yang menjerat PKS hanyalah kasus dugaan suap kuota impor daging sapi oleh mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq.

"Ini proporsinya sudah berbeda, memangnya berapa orang kader PKS yang terjerat korupsi? Sebelum kasus Luthfi, ada tidak? Buktinya kan tidak ada," kata dia.

Lagi pula, kata Mardani, Luthfi sudah lama keluar dari PKS. Oleh karena itu, kasus tersebut murni kasus perorangan, bukan lembaga. "Ya, kami sih berharap media lebih proporsional. Kami menyadari kecewanya ada, kasus itu jangan digeneralisasi," ujarnya.

Menurut survei Pol-Tracking, PKS paling banyak diterpa pemberitaan negatif sepanjang tahun lalu. Pemberitaan negatif itu terutama keterkaitan kader PKS dengan kasus hukum. "PKS adalah partai yang memiliki tone pemberitaan negatif paling tinggi dibandingkan partai lain, yaitu 23,87 persen dari total pemberitaan terhadap partai itu," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda AR dalam diskusi dan paparan hasil riset tersebut, Selasa (14/1/2014) di Jakarta.

Jumlah media yang dipantau dalam survei itu adalah lima stasiun televisi, lima media online, dan lima media cetak. Pemberitaan yang dipantau adalah berita pada program berita siang dan sore pada Senin hingga Jumat di stasiun televisi TV One, Metro TV, SCTV, RCTI, dan Trans7 . Sementara itu, media online yang dipantau adalah Detik.com, Kompas.com, Viva.co.id , Merdeka.com, dan Okezone.com. Adapun media cetak yang dipantai adalah Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, dan Seputar Indonesia. Pemantauan dilakukan selama 1 Februari hingga 24 Desember 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com