Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/01/2014, 07:01 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, bagi Gita Wirjawan adalah tantangan serius untuk dapat memenangkannya. Kemenangan itu adalah jalan untuk keseriusannya juga ingin menjadi Presiden Indonesia. Dia pun mengaku punya mimpi tentang pemerintahan yang akan dibentuk.

"Konsep saya, kabinet jangan diisi orang partai politik. Harus teknokrat, profesional, sulit rasanya kalau kita ambil dari partai politik," kata Gita, saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, di Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Gita menjelaskan, ambisinya membangun sebuah kabinet yang bersih dari orang-orang partai adalah untuk memaksimalkan kinerja. Menurut dia, gerak langkah kabinet akan lambat dan terganggu bila terdapat orang partai di dalamnya.

Mewujudkan semua ide dan keinginannya itu, Gita mengaku akan berjuang habis-habisan. Dia pun mengaku siap menanggung risiko kalah justru karena ide membangun kabinet tanpa politisi itu.

Menurut Gita, seorang pemimpin siapa pun itu harus dikelilingi pembantu yang profesional. Dia berkeyakinan apapun kendala untuk mewujudkan ide dan keinginannya ini, terobosan yang dia buat akan bisa dipahami masyarakat.

"Kalau saya sebagai rakyat, saya enggak mau (kabinet diisi unsur parpol), rakyat itu sekarang enggak percaya sama pejabat. Jadi jangan sampai menteri masih ngurusin umbul-umbul atau katering (untuk acara partainya)," ujar Gita.

Menteri Perdagangan ini sangat yakin mampu mewujudkan mimpinya. Di saat pemerintahan tersandera karena koalisi dan harus bagi-bagi posisi menteri, Gita berpendapat gagasannya adalah terobosan yang bisa "dijual" saat akan berkoalisi.

"Saya rasa saya bisa memengaruhi keputusan kabinet kalau saya menang konvensi dan menang di 9 Juli (Pilpres). Saya percaya, kalau ini dinyanyikan, rakyat akan suka. Tinggal penyanyinya saja, suaranya merdu atau enggak?" ujar dia.

Sudah dijajal di PBSI

Gita mengaku sudah menerapkan gagasan soal kabinet tanpa politisi ini dalam kepengurusan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI). Tujuh bulan menjadi ketua organisasi tersebut, dia mengklaim telah memperbaiki manajemen dan mengantar pencapaian sederet prestasi dari cabang olah raga itu.

Saat di PBSI, Gita mengatakan langkah pertama yang dia lakukan adalah membersihkan struktur organisasi tersebut dari "orang partai". Berikutnya, dia bersihkan pula kepengurusan dari orang-orang yang menurut dia berpotensi menyandera atau bahkan menghambat laju prestasi tim bulu tangkis Indonesia.

Pada masa kepengurusannya, sebut Gita, sederet prestasi yang sudah dicapai antara lain gelar di All England 2013, penampilan memuaskan di Piala Sudirman dan Sea Games 2013, serta p gelar juara di Kejuaraan Dunia 2013, di Guangzhou, China.

Bagi Gita, bersih-bersih orang politik dari suatu struktur kepengurusan terbukti mampu melahirkan prestasi dengan lebih mudah dan nyata.  "Kalau diberikan kesempatan memimpin, saya akan melakukan hal yang sama dengan PBSI. Saya akan lakukan itu, enggak ada basa-basi," tegas dia.

Sebelumnya, Gita menyatakan, proporsi dan kinerja di dalam kabinet cukup terganggu karena banyak diisi figur dari partai politik. Pendapat tersebut berkaca pada pengalamannya saat bergabung dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu jilid II sebagai Menteri Perdagangan.

Gita menuturkan, gangguan itu nampak dari sulitnya menjalin komunikasi antarkementerian. Semua menjadi semakin rumit saat seorang menteri dari partai politik tertentu lebih sibuk mengurus persoalan partai politiknya ketimbang jabatan sebagai pembantu presiden.

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu berpendapat, komunikasi antarkementerian akan lebih nyambung ketika seluruh jabatan menteri dijabat oleh teknokrat alias figur-figur profesional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com