Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin Pertimbangkan Jadi Cawapres Prabowo

Kompas.com - 08/01/2014, 18:41 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku tersanjung apabila Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menggandengnya menjadi calon wakil presiden dalam Pemilu Presiden 2014. Kendati demikian, Din mengatakan, ia harus mendapat izin dari organisasi Muhammadiyah.

Hal ini disampaikan oleh Din seusai bertemu dengan Prabowo di Markas PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Rabu (8/1/2014). "Kalau mengizinkan ya saya pikir itu patut dipertimbangkan," katanya.

Din mengatakan, masa jabatannya sebagai Ketua Umum Muhammadiyah akan segera berakhir tahun 2014. Meski begitu, siapa pun kader Muhammadiyah, termasuk dirinya, harus minta izin terlebih dahulu karena itu menjadi etika organisasi.

"Kalau tidak mengizinkan ya kita sami'na wa atha'na (kami dengar dan kami taati)," imbuhnya.

Ia menambahkan, setiap pemimpin harus merangkul semua kalangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Indonesia, kata Din, membutuhkan seorang pemimpin yang bisa menciptakan solidaritas di semua elemen bangsa.

"Kesalahan rezim sekarang ini kurang mengedepankan kebersamaan," katanya.

Sebelumnya, Prabowo sendiri membantah apabila kedatangannya menemui Din Syamsuddin untuk menjajaki cawapres. Menurutnya, pertemuan tersebut adalah ajang silaturahim dan bertukar pikiran dengan tokoh Muhammadiyah itu.

"Saya kenal beliau sudah lama. Dia sahabat saya," ucapnya.

Kendati demikian, Prabowo tidak menutup kemungkinan kepada siapa pun, termasuk kader Muhammadiyah, untuk menjadi cawapresnya. Wakil presiden yang Prabowo inginkan adalah seseorang yang memiliki detak jantung yang sama dengan dirinya.

"Saya kira kami banyak memiliki visi yang sama, kepedulian terhadap bangsa yang sama," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com