Kasus Intoleransi Berlarut-larut karena Pemerintah Menghindar

"Yang terjadi sekarang, yang salah, dihindari, tidak dihadapi. Begitu lihat, tidak berani, dan mundur. Negara seharusnya tidak boleh kalah dari ekstremis," kata Marzuki saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Senin (6/1/2014).

Menurut Marzuki, penanganan konflik SARA ini menjadi domain kepala daerah untuk menyelesaikannya.

"Kepala daerah harus tampil. Hadapi itu di depan," katanya.

Dia juga melihat pemecahan konflik intoleransi di negeri ini lebih banyak bersifat pemaksaan kepada satu golongan. Padahal, kata dia, sikap toleran ditunjukkan dengan saling menghargai semua kelompok dengan tidak memaksakan kehendak.

"Kita adalah negara demokrasi. Semua anak bangsa punya kebebasan. Pemerintah tidak boleh memaksakan dalam kehiduan beragama. Ini gunanya pendidikan, bangsa dan rakyat harus tahu bagaimana proses berdirinya republik ini," ujar peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat tersebut.

"Harus diingat, Indonesia merdeka bukan atas kehendak satu dua golongan, tapi atas keseluruhan rakyat Indonesia. Kita harus bersyukur dalam keragaman kita masih bersatu," kata Marzuki.