Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siang Ini, Presiden Gelar Rapat di Halim Bahas Kenaikan Harga Elpiji

Kompas.com - 05/01/2014, 07:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menggelar rapat terbatas (ratas) di Bandara Halim Perdana Kusuma, Minggu (5/1/2014) siang. Presiden memanggil sejumlah menteri terkait dan Wakil Presiden Boediono untuk menyikapi reaksi masyarakat terkait keputusan Pertamina yang menaikkan harga gas Elpiji 12 kilogram seesar 68 persen.

"Wapres akan melaporkan kepada Presiden hasil ratas kemarin di Halim pukul 11.30 ini," ujar Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, saat dihubungi, Minggu pagi.

Kemarin, Wakil Presiden Boediono telah memanggil pihak Pertamina untuk menjelaskan soal kenaikan harga Elpiji. Setelah lebih dari tiga jam rapat, Boediono belum mau memaparkan kepada masyarakat keputusan pemerintah soal kenaikan harga gas elpji 12 kilogram. Menurutnya, hasil rapat itu akan disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Bandara Halim Perdanakusuma dalam rapat terbatas.

Boediono hanya menjelaskan, ia bersama Pertamina dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa telah membahas secara mendalam dari berbagai segi, baik dari segi pelaksanaan, hambatan di lapangan, ketersediaan, serta distribusi.

"Tapi kami juga mendengarkan laporan dari masyarakat. Kami juga mengecek aspek lain, dari pandangan para menteri. Dan akhirnya kita menyimpulkan sesuatu laporan yang nanti kita sampaikan ke Presiden," ujar Boediono, seusai rapat dengan Pertamina.

Boediono hanya berpesan, untuk saat ini pasokan gas elpiji harus tersedia.

"Sementara, kita amankan suplai, jangan sampai ada kekurangan," katanya.

Melalui akun Twitter-nya, Presiden SBY juga mengkritik kebijakan Pertamina menaikkan harga gas Elpiji non subsidi 12 kilogram. Presiden menilai, Pertamina seharusnya terlebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah sebelum memutuskan menaikkan harga. Kebijakan yang membawa dampak luas ini tidak dikoordinasikan dengan baik dan persiapannya pun juga kurang. Sehingga, lanjutnya, meski kebijakan menaikkan harga adalah kewenangan Pertamina, pemerintah memutuskan untuk turun tangan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Presiden meminta Wapres untuk melaporkan hasil rapat dengan Dirut Pertamina kemarin dan meminta solusi yang pro rakyat. Kicauan di akun Twitter @SBYudhoyono ini ditulis langsung oleh Presiden SBY, Minggu ( 5/1/2014 ) dini hari.

Seperti diberitakan, Pertamina per 1 Januari 2014 menaikkan harga elpiji nonsubsidi tabung 12 kg sebesar 68 persen atau Rp 3.959 per kg. Dengan harga itu, maka kenaikan per tabung elpiji 12 kg menjadi Rp 117.708 per tabung. Sebelum kenaikan, harga pertabung Rp 70.200.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com