Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDIP: Ahok Bebas Memilih

Kompas.com - 04/01/2014, 20:45 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah beberapa kali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menunjukan kedekatannya dengan sejumlah tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Salah satunya dengan menghadiri open house yang digelar di politisi senior PDIP Sabam Sirait, Sabtu (4/1/2014), di Jakarta.

Politisi Partai Gerindra tersebut kian "mesra" dengan partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri itu.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Kepemudaan Maruarar Sirait justru menyatakan bahwa Basuki merupakan sosok yang punya pendirian terhadap partainya. "Ahok orangnya punya pendirian," ujar Maruarar kepada Kompas.com, Sabtu malam.

Maruarar menampik adanya anggapan kedekatan Basuki karena PDIP ingin agar orang nomor dua di DKI itu berlabuh di PDIP. Disamping itu, PDIP, kata dia, tidak memiliki tujuan untuk "merebut" Basuki dari Partai Gerindra yang menaungi Basuki.

"PDIP Perjuangan tidak mau merebut Ahok dari partai lain, tidak," ujar Maruarar.

Akan tetapi, ia menyatakan, sebagai seorang politisi, Basuki tentunya dapat memilih partai mana pun. "Tapi Ahok bebas untuk memilih," ujar Maruarar. Sebab menentukan pilihan untuk masuk di suatu partai tentunya berdasarkan kecocokan seorang politisi jika ingin bergabung. "Orang masuk partai, itu karena cocok ideologi dan orangnya," ujarnya.

Ihwal Basuki, ia mengatakan mantan Bupati Belitung Timur itu sudah lama menjadi simpatisan PDIP. Sejumlah tokoh PDIP, sambung dia, dikenal Basuki termasuk dirinya. Ia mengungkapkan, kehadiran Basuki di open house yang digelar di kediaman Sabam Sirait itu tidak dalam kerangka apapun. Open house itu, lanjutnya, merupakan kegiatan yang dilakukan Sabam setiap tahun untuk perayaan Natal dan Tahun Baru. Berbagai tokoh diundang hadir dalam open house itu. "Sudah rutin dengan tetangga, kader, tokoh PDIP, dan lainnya," jelas Maruarar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com