Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: SBY Bertemu Prabowo dan Yusril untuk Cetak Kartu Politik Baru

Kompas.com - 27/12/2013, 10:20 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/12/2013), disebut bukan pertemuan biasa. Ada agenda penting yang sedang dibangun.

"Boleh dikatakan bahwa ini adalah pertemuan politik paling penting di pengujung 2013," kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Kamis (26/12/2013).

"Tentu saja, topik yang dibicarakan dan kemudian disampaikan ke media massa adalah hal penting dan bukan 'kecengan'," ujar dia menggunakan istilah yang pernah dipakai SBY.

Namun, imbuh Anas, bisa dipastikan pula bahwa tak semua hal penting yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut disampaikan kepada media massa.

Sepanjang Kamis malam hingga Jumat (27/12/2013) dini hari, Anas menulis kultwit panjang seputar dinamika politik nasional, terutama terkait dengan bekas partainya itu. Kultwit itu menggunakan hashtag #cawapressby.

Kartu politik baru

Menurut Anas, pertemuan ketiga tokoh partai itu mudah dipahami sebagai upaya mencetak kartu politik baru menjelang Pemilu 2014. "Mengapa? Diam-diam dan kadang kala terbuka, Pak SBY kecewa dengan koalisi politik yang dibangun pada 2009," kata dia. Ada kisah panjang soal kekecewaan itu.

Anas mengatakan, sejatinya yang kecewa pada koalisi bukan SBY dan Partai Demokrat saja. "Partai-partai (dalam koalisi) juga cenderung tak puas," kata dia. Bagaimanapun, koalisi tersebut berisi banyak partai dengan kepentingan dan harapan masing-masing.

Bagi Anas, SBY terlalu sabar terhadap koalisi meskipun memendam "luka". "Kuat kesan tidak berani bersikap tegas. Pakai rumus zero-risk," ujar dia.

Berkali-kali, tutur Anas, SBY mengatakan di internal Partai Demokrat bahwa sanksi tegas akan dijatuhkan pada partai dalam koalisi yang tak konsisten. "Tapi tak pernah terjadi."

Hal tersebut menurut Anas kemudian menjadi "rasan-rasan" para kader Partai Demokrat di DPP dan Senayan, dan memunculkan pertanyaan tentang "keberanian" SBY.

"Saya tidak tahu apakah sanksi kepada partai lain yang dinilai tak konsisten dilakukan dengan 'cara lain', bukan cara politik," imbuh Anas. Menurut dia "cara lain" tersebut mungkin saja, mengingat sebagai Presiden, SBY punya segala perangkat untuk melakukannya jika memang mau.

"Jadi, pertemuan (SBY) dengan Pak Prabowo tidak bisa dipisahkan dari konteks politik koalisi sekarang yang 'banyak luka-luka'," ujar Anas.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengungkapkan kekecewaan pada partai anggota koalisi yang tak satu suara dalam pemungutan suara penentuan perpanjangan masa kerja Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century (Timwas Century). Anas pun bertutur panjang soal beragam kekecewaan yang sejak awal mewarnai perjalanan koalisi itu.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com