Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Lebih Baik Partai Kecil tapi Bersih daripada Besar tapi Kotor

Kompas.com - 23/12/2013, 21:11 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menegaskan, partainya akan bersikap keras terhadap para kadernya yang terindikasi melakukan korupsi dan mencuri uang rakyat. Meskipun dirinya tak bisa menjamin kader Partai Gerindra bebas korupsi, ia bisa menjamin bahwa partai akan memberikan sanksi tegas, termasuk pemecatan.

Menurut mantan Danjen Kopassus itu, setiap orang yang masuk ke Partai Gerindra sudah bersumpah tidak korupsi dan mencuri uang rakyat. Dengan kata lain, apabila dia melanggar sumpah itu, katanya, dia melanggar jati dirinya sebagai kader.

"Kalau melanggar, kita akan pecat. Lebih baik (partai) kecil tapi bersih daripada besar tapi kotor," kata Prabowo di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Jakarta, Senin (23/12/2013).

Menurutnya, partainya sudah melakukan seleksi secara ketat terhadap para calon legislatifnya. Dari sekitar 3.000 orang, kata dia, Gerindra hanya memilih 560 orang di antaranya untuk menjadi caleg. Prabowo menjamin caleg tersebut dipilih melalui proses seleksi yang didasarkan pada kapabilitas dan kualitas.

Selain itu, ia juga menambahkan berdasarkan penelitian Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch, partai Gerindra merupakan partai yang paling transparan dalam hal pendanaan partai. Ia mengklaim tidak ada sedikit pun dana yang diberikan DPP kepada para calegnya.

"Selama ini kan kesannya Prabowo banyak uang. Kita berusaha karena bagaimanapun juga kita kan partai yang tumbuh dari bawah. Persoalan transparansi ini kita usahakan sebaik mungkin," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com