Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Soal Korupsi, Siapa Saja Tangkap!

Kompas.com - 23/12/2013, 13:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JOMBANG, KOMPAS.com - Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Anies Baswedan menegaskan, jika menjadi presiden, ia akan meminta penegak hukum menghukum seberat-beratnya para pelaku korupsi. Walau keluarga presiden sekali pun. Hal ini disampaikannya saat berdialog dengan puluhan guru di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Senin (23/12/2013).

"Untuk pertanyaan yang katanya saya berani tidak tindak itu, saya jawab, siapa saja tangkap. Kalau saya jadi presiden, akan saya intervensi. Saya paksa jaksa, polisi, dan hakim untuk adil memberikan hukuman maksimal," ujar Anies.

Anies menjawab kritik sejumlah guru di Pondok Pesanren Tebu Ireng tentang pencalonannya. Mereka menyayangkan Anies maju dari Partai Demokrat yang kini terpuruk akibat kasus korupsi. Seorang guru pun bertanya jika Anies maju sebagai calon presiden dari Demokrat, apakah berani mengusut dugaan keterlibatan lingkaran Cikeas. Seperti diketahui, nama Ibas sempat disebut dalam kasus korupsi SKK Migas dan sempat disebut menerima uang dari Grup Permai. Ibas membantah semua tuduhan itu.

Anies menjelaskan, dalam mendorong proses penegakan hukum, dia tidak akan melihat latar belakang seseorang untuk mendorong upaya penegakkan hukum. Menurutnya, pimpinan negara tidak boleh berpangku tangan menunggu proses hukum berjalan.

"Pemimpin tidak bisa netral menungu proses hukum. Harus intervensi, tapi bukan dalam kasus perkasus. Ini sudah darurat korupsi!" kata Rektor Universitas Paramadina itu.

Dia menjelaskan, kasus korupsi terus menjamur karena tidak adanya pemimpin yang mendobrak dengan sejumlah terobosan.

"Sekarang butuh muadzin (pelantun adzan) yang baru, bersih, dan mungkin tak terduga. Jadi saya ikut konvensi sekaligus ingin mendobrak yang selama ini tidak bisa dilakukan calon dari partai," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com