Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Spontan, Jokowi Pun Tetap Teratas

Kompas.com - 22/12/2013, 13:34 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Gubernur DKI Jakarta terus menduduki posisi puncak dalam hasil survei. Bahkan, dalam survei yang dilakukan secara spontan, kader PDI Perjuangan itu tetap unggul jauh di atas tokoh nasional lainnya.

Pol-Tracking Institute melakukan survei spontan mengenai calon presiden yang akan dipilih jika pemilihan presiden dilakukan saat ini. Hasilnya, tanpa dipandu dengan pilihan jawaban, suara responden yang memilih Joko Widodo (Jokowi) tetap mendominasi.

Jokowi dipilih oleh 37,46 persen responden. Jauh mengungguli Prabowo Subianto dan Aburizal "Ical" Bakrie yang sama-sama hanya mendapatkan dukungan dari 11 persen responden.

"Elektabilitas ini adalah angka top of mind, responden memilih berdasarkan apa yang ada dalam pikirannya (spontan)," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda, di Jakarta, Minggu (22/12/2013).

Lainnya, elektabilitas tokoh seperti Jusuf Kalla hanya sebesar 6,12 responden, dan Wiranto 5,78 persen. Sementara, sosok sekaliber Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Hatta Rajasa, Surya Paloh, dan Dahlan Iskan hanya memiliki elektabilitas di bawah 5 persen.

Hanta menganalisa, tingginya elektabilitas Jokowi dipicu posisinya sebagai kepala daerah. Sementara Ical lebih dikenal karena berangkat dari seorang profesional, dan Prabowo sebagai tokoh yang berlatar militer.

"Setiap tokoh dari kalangan kepala daerah, profesional maupun militer mempunyai kesempatan yang sama sebagai capres maupun cawapres," ujar Hanta.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan Pol-Tracking pada 13 September 2013 hingga 11 Oktober 2013 secara serempak di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah responden yang dijadikan sampel mencapai 2.010 orang dengan usia minimal 17 tahun.

Wawancara dilakukan secara tatap muka dan kuisioner. Margin of error diklaim hanya sekitar 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Adapun mengenai sumber dana untuk pembiayaan survei, Pol-Tracking mengklaim menggunakan dana internal. Jumlah dananya tidak disampaikan, tapi salah satu sumbernya berasal dari subsidi silang (profit) berbagai survei-survei daerah pemilihan (calon anggota legislatif) yang tidak dipublikasikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com