"Pada umumnya, mereka bekerja di sektor informal di perkebunan sawit. PPLN mendatangi, tapi ada masalahnya. Pekerja di sana susah dideteksi karena cukong perkebunannya tertutup karena pada umumnya banyak pekerja di sana yang ilegal," ujar Kepala Biro Logistik KPU Boradi di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2013).
Dia mengatakan, cerita itu didapatkannya dari kunjungannya ke Serawak, Kuching, di Malaysia. Menurut Boradi, untuk mengatasi kesulitan itu, PPLN melakukan diplomasi dengan majikan atau pengusaha kelapa sawit di lokasi.
"Kawan-kawan PPLN berusaha melakukan pendekatan kepada majikan atau cukongnya," lanjut Boradi.
Ia mengatakan, meski KPU dan Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014, PPLN masih terus mendata dan mencari warga negara Indonesia (WNI), terutama TKI di luar negeri.
Dia menuturkan, kesulitan lain yang dihadapi PPLN adalah cakupan jarak yang relatif jauh untuk mendatangi lokasi kerja TKI. Selain itu, lokasi tersebut jauh dan jarak tempuhnya sampai 16 jam.
Sebelumnya, KPU menetapkan DPT Luar Negeri Pemilu 2014 sebanyak 2.010.280 orang pemilih. Angka itu bertentangan dengan temuan Migrant Care. Lembaga itu menyebut sekitar 4,5 juta WNI yang berada di luar negeri terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014 mendatang karena namanya tidak masuk dalam DPTLN.
"Hampir 60 persen buruh migran yang ada di luar negeri terancam tidak bisa memilih karena KPU melalui PPLN hanya mencatat 2 juta orang pemilih, sedangkan mereka ada 6,5 juta orang yang tersebar di banyak negara," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah pada 22 Oktober 2013 lalu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.