Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Pendataan Pemilih Luar Negeri Terhambat Cukong Kelapa Sawit

Kompas.com - 18/12/2013, 23:05 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui mengalami kesulitan dalam mendata dan memutakhirkan data pemilih di luar negeri. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia mengeluh karena para cukong perkebunan tak membuka akses bagi petugas untuk mendata tenaga kerja Indonesia (TKI).

"Pada umumnya, mereka bekerja di sektor informal di perkebunan sawit. PPLN mendatangi, tapi ada masalahnya. Pekerja di sana susah dideteksi karena cukong perkebunannya tertutup karena pada umumnya banyak pekerja di sana yang ilegal," ujar Kepala Biro Logistik KPU Boradi di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2013).

Dia mengatakan, cerita itu didapatkannya dari kunjungannya ke Serawak, Kuching, di Malaysia. Menurut Boradi, untuk mengatasi kesulitan itu, PPLN melakukan diplomasi dengan majikan atau pengusaha kelapa sawit di lokasi.

"Kawan-kawan PPLN berusaha melakukan pendekatan kepada majikan atau cukongnya," lanjut Boradi.

Ia mengatakan, meski KPU dan Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014, PPLN masih terus mendata dan mencari warga negara Indonesia (WNI), terutama TKI di luar negeri.

Dia menuturkan, kesulitan lain yang dihadapi PPLN adalah cakupan jarak yang relatif jauh untuk mendatangi lokasi kerja TKI. Selain itu, lokasi tersebut jauh dan jarak tempuhnya sampai 16 jam.

Sebelumnya, KPU menetapkan DPT Luar Negeri Pemilu 2014 sebanyak 2.010.280 orang pemilih. Angka itu bertentangan dengan temuan Migrant Care. Lembaga itu menyebut sekitar 4,5 juta WNI yang berada di luar negeri terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014 mendatang karena namanya tidak masuk dalam DPTLN.

"Hampir 60 persen buruh migran yang ada di luar negeri terancam tidak bisa memilih karena KPU melalui PPLN hanya mencatat 2 juta orang pemilih, sedangkan mereka ada 6,5 juta orang yang tersebar di banyak negara," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah pada 22 Oktober 2013 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com