Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khawatir Terganggu Pemilu, Naskah Soal UN Dicetak Lebih Awal

Kompas.com - 17/12/2013, 06:47 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengantisipasi penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) yang waktu pelaksanaannya berdekatan dengan waktu pemilihan legislatif tahun 2014. Kemendikbud akan mengupayakan agar tak ada masalah dalam pencetakan naskah UN.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, jelang bergulirnya Pemilihan Umum 2014, perusahaan percetakan akan kebanjiran order mencetak surat suara, atau mencetak alat peraga kampanye. Oleh karena itu, Kemendikbud berencana mempercepat waktu pencetakan naskah soal UN.

"Perusahaan (percetakan) menggandakan barang cetakan pemilu, jangan sampai nanti over capacity. Maka (pencetakan soal UN) kita kerjakan lebih awal," kata Nuh dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, di Gedung Parlemen, Senin (16/12/2013) malam.

Dengan dipercepatnya pencetakan naskah soal UN itu, kata Nuh, Kemendikbud akan mengumumkan pengadaannya pada awal Januari 2014. Ia berharap semua sesuai perhitungan dan tak ada gangguan dalam pelaksanaannya. Untuk pelaksanaannya, UN jenjang SMA akan digelar mulai 14-16 April 2014.

Waktu ujian susulan dijadwalkan pada 22-24 April 2014. Sementara di jenjang SMP, UN dimulai pada 5-8 Mei 2014. Waktu ujian susulan disediakan pada 12-16 Mei 2014. Peserta UN untuk jenjang SMA mencapai 4,5 juta siswa, sedangkan jenjang SMP sekitar 3 juta siswa.

"Pemilu dan hari besar menentukan kapan pelaksanaan UN. Pemilu 9 April, UN satu minggu setelah itu," kata Nuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com