Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Televisi Digunakan untuk Kepentingan Politik, Kata Golkar Itu Biasa

Kompas.com - 10/12/2013, 21:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Politisi Partai Golkar, Nudirman Munir, berpendapat, pemanfaatan televisi dalam kampanye kandidat calon presiden dan wakil presiden adalah hal yang biasa terjadi. Kata dia, tidak ada alasan untuk mempersoalkannya. 

“Sudah banyak yang memanfaatkan media massa. Artinya ini lazim, biasa, enggak ada yang dilarang, kok,” ucap Nudirman di Gedung Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12/2013).

Nudirman mengatakan ini menanggapi kritik Sekretaris Kabinet Dipo Alam terhadap para kandidat calon presiden yang memiliki stasiun televisi.

Ia menjelaskan, meski Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie memiliki sejumlah stasiun televisi seperti ANTV dan TVOne, dia memastikan bahwa iklan-iklan politik yang ada di kedua stasiun televisi itu tidak didapat secara cuma-cuma.

“Semuanya kami bayar, tidak ada yang gratis. Kalau diskon juga biasa, semuanya juga dikasih diskon,” ucapnya.

Nudirman berpandangan, porsi pemberitaan untuk Ical di kedua stasiun televisi itu masih jauh lebih sedikit dibandingkan porsi pemberitaan Partai Demokrat.

Di dalam acara-acara talkshow yang diadakan kedua stasiun televisi itu pun, sebut Nudirman, politisi Partai Golkar tidak mendominasi.

“Jadi enggak usah khawatir, yang menentukan berhasil atau enggaknya capres itu kan kadernya, elektabilitasnya, bukan pemberitaan di media massa,” katanya.

Sindiran Dipo

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam kembali mempertanyakan pemberitaan sejumlah stasiun televisi swasta yang dinilainya tak netral. Sejumlah stasiun televisi yang disindir Dipo adalah stasiun yang pemiliknya juga petinggi partai politik dan berencana maju sebagai calon presiden.

Sindiran Dipo dituangkan melalui akun Twitter pribadinya, @dipoalam49, Senin (9/12/2013).

Dipo juga menyindir para pemilik stasiun televisi yang akan maju sebagai capres, tetapi elektabilitasnya rendah.

"Elektabilitas partai dan pencapresannya kecil, tapi karena punya TV, gaung politiknya bak kodok bangkong gelembungkan tenggorokannya, bakal kempes," tulis dia.

Selengkapnya mengenai pernyataan Dipo Alam baca: Sindiran Dipo Alam untuk Capres Pemilik Stasiun TV.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com