Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Takut Disangka Korupsi, Pemda Ragu Implementasikan Program

Kompas.com - 09/12/2013, 13:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengeluhkan dampak dari pemberantasan korupsi. Hingga saat ini, kata Presiden, masih banyak pejabat pemerintahan yang ragu dalam mengimplementasikan program lantaran takut disangka korupsi.

"Fenomena lain munculnya keraguan pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan merealisasikan anggaran karena takut disalahkan," kata Presiden saat berpidato dalam acara Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM se-Dunia di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12/2013).

Acara tersebut dihadiri jajaran kabinet, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga penegak hukum, para kepala daerah, dan pejabat lain.

Presiden mengatakan, saat dirinya berkunjung ke daerah, para kepala daerah, baik gubernur, walikota/bupati kerap mengeluhkan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dengan sangkaan korupsi. Hal itu, kata Presiden, membuat kepala daerah tidak bisa bekerja dengan baik, bahkan ada yang tidak mau bekerja.

Kegamangan mereka dalam mengelola anggaran, kata Presiden, membuat pencairan anggaran untuk pembangunan sering terhambat. Akhirnya, penyerapan APBN dan APBD tidak sesuai target.

"Ini yang saya terima masukan dari daerah. Oleh karena itu, saya menginstruksikan ke semua, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu harga mati. Tapi pilihlah cara-cara yang tepat agar pemerintahaan masih bisa bekerja," kata Presiden.

"Bayangkan kalau provinsi dan kabupaten tidak bisa bekerja, bayangkan ada lembaga negara tidak bisa bekerja, bayangkan BUMN tidak bisa bekerja karena cara-cara pemeriksaan sedemikian rupa sehingga membuat kemandekan dari organisasi itu," tambah Presiden.

Presiden mengatakan, dirinya memang bertugas menjadikan negara lebih bersih dengan pemberantasan korupsi. Namun, tambahnya, ada pula tugas untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan.

"Karena itu untuk rakyat kita juga, mereka ingin ekonominya tumbuh, kesejahteraannya meningkat, negaranya aman," kata Presiden.

Menjawab pernyataan SBY itu, Ketua KPK Abraham Samad seusai acara berkomentar singkat.

"Pidato kita senafas. Pemdanya saja ketakutan. Kalau Pemdanya yang bersih, tidak perlu takut. Tapi kalau Pemdanya kotor, korup pastilah dia takut," kata Abraham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com