Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Proses Politik Kasus Century Telah Selesai

Kompas.com - 08/12/2013, 22:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan kesepakatan rapat paripurna DPR RI telah memutuskan bahwa proses politik kasus Bank Century telah selesai.

"Amanat Paripurna DPR menyerahkan pengusutan kasus Century kepada proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto (Menkopolhukam) di Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan, Tim Pengawas Kasus Century DPR RI bertugas mengawasi proses hukum bukan kembali ke proses politik.

Timwas beberapa waktu lalu merencanakan memanggil Wakil Presiden Boediono untuk memberikan keterangan soal kasus Bank Century tetapi Boediono menolak panggilan tersebut karena tidak ingin mengganggu jalannya proses hukum yang tengah dilakukan oleh KPK. Boediono sebelumnya telah diperiksa oleh KPK.

Anggota Tim Pengawas Bank Century DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, Wakil Presiden Boediono tidak memiliki hak imunitas akan hukum meskipun jabatannya selaku orang nomor dua di Indonesia.

"Dia hanya lah warga biasa sehingga tidak ada hak imunitas," ujar Bambang yang juga anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum.

Anggota Tim Pengawas Bank Century DPR dari PKS Indra menyayangkan sikap Wakil Presiden Boediono menolak panggilan Timwas pada 18 Desember mendatang.

"Saya menyesalkan pernyataan yang intinya Pak Boediono tidak akan datang atau menolak panggilan Timwas Century DPR RI. Belum lagi DPR melayangkan surat panggilan, tiba-tiba sudah ada kicauan untuk tidak memenuhi panggilan," kata Indra di Jakarta, Jumat (6/12).

Pimpinan Partai Demokrat menyatakan bahwa proses politik masalah Bank Century sudah selesai dengan keputusan Rapat Paripurna DPR yang menyerahkan masalah ini kepada penegak hukum.

"Tugas Timwas, sesuai keputusan Paripurna DPR adalah mengawasi berjalannya proses hukum yang dilakukan para penegak hukum," kata Juru Bicara DPP Partai Demokrat Mohammad Ikhsan Modjo di Jakarta, Sabtu (7/12).

Ikhsan menegaskan pemanggilan kepada pihak-pihak lain apalagi yang sudah memberikan keterangan kepada KPK adalah tindakan yang tidak sejalan dengan keputusan Paripurna DPR dan berada di luar kewenangan Timwas.

Pemanggilan Wapres oleh Timwas DPR, katanya, hanya akan mengganggu jalannya proses penegakan hukum yang kini sedang berlangsung di KPK.

Ia menambahkan Wapres Boediono sudah menegaskan berkomitmen membantu KPK menuntaskan masalah Century dan tidak ingin proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terganggu oleh intervensi politik apapun.

"Apa yang dilakukan sebagian anggota Timwas Century hanya akan mengakibatkan kegaduhan politik yang tidak perlu. Sekadar memutar lagu lama politik yang tidak perlu dilakukan hanya demi pencarian panggung oleh segelintir orang," kata Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat itu.

Partai Demokrat, katanya, mengimbau berbagai pihak untuk terus menghormati proses hukum yang ada dan berkompetisi politik di tahun politik ini secara elegan, jujur dan bermartabat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com