Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Periksa Ketua MK Hamdan Zoelva

Kompas.com - 06/12/2013, 10:58 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva sebagai saksi dalam kasus dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak dan Gunung Mas, Jumat (6/12/2013). Kasus ini menjerat enam tersangka, salah satunya mantan Ketua MK Akil Mochtar.

"Diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap MK," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Hingga pukul 10.30 WIB, Hamdan belum memenuhi panggilan KPK. Selain Hamdan, KPK kembali memanggil hakim konstitusi Anwar Usman untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama. Adapun Anwar tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 09.40 WIB. Ini merupakan pemeriksaan yang kedua bagi Anwar setelah dia dimintai keterangan pada 16 Oktober 2013.

"Menurut surat panggilan seharusnya diperiksa Senin kemarin sama Bu Maria, tapi enggak bisa karena ada sidang, jadi dijadwal ulang hari ini," kata Anwar.

Dia dan hakim konstitusi Maria Farida diketahui menangani perkara sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas bersama Akil. Kali ini, Amran mengaku akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk ketiga tersangka, yakni Akil, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, dan Susi Tur Andayani.

"Tiga orang (tersangka), Wawan, Susi, Akil," tuturnya.

Saat ditanya apakah ada pengaruh atau desakan Akil kepada panel hakim MK dalam memutus perkara Lebak ini, Anwar membantahnya.

"Enggak ada sama sekali," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah dua kali memeriksa hakim Maria Farida sebagai saksi dalam kasus ini. Seusai diperiksa, Maria juga mengaku tidak ada arahan dari Akil kepada hakim lainnya dalam memutus sengketa Pilkada Lebak maupun Gunung Mas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com