Peserta Konvensi Demokrat Belum Mampu Tandingi Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, belum ada satu pun peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang mampu menandingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Menurut Burhanuddin, ke-11 peserta konvensi tersebut hingga saat ini tidak mampu melampaui ekspektasi yang diharapkan publik. "Mungkin karena (masalah) waktu juga mereka belum muncul. Minimal satu atau dua orang di antaranya belum kelihatan sebagai figur alternatif yang mampu menandingi Jokowi," katanya di Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Burhan mengatakan, para peserta konvensi yang diharapkan oleh publik setidaknya relatif memiliki integritas, kredibilitas, dan popularitas yang setara dan seimbang dengan Jokowi.

Hal inilah, katanya, yang menjadi salah satu penyebab konvensi yang diselenggarakan Partai Demokrat tersebut belum mampu merebut perhatian publik. Penyebab lainnya, menurut Burhanuddin, adalah desain acara konvensi yang kurang mengadu program dan ide antarpeserta.

Selain itu, ia juga mempersoalkan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, yang dinilainya memasang barikade yang tidak memungkinkan adanya pertarungan ide dan gagasan antarpeserta.

"Jadi, dengan adanya konvensi yang 'santun' itu seolah-olah menutup pintu terhadap munculnya pertengkaran ide. Padahal, seharusnya itu yang harus diperbanyak frekuensinya di dalam tahapan-tahapan konvensi," jelas pengajar ilmu politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu.

Ia juga menambahkan, rencana Komite Konvensi yang akan mengadakan pertarungan ide antarpeserta pada tahun depan terlalu lama. Menurutnya, hal itu seharusnya dilakukan sejak konvensi baru dimulai.

Dengan begitu, katanya, konvensi akan mendapatkan perhatian dan diliput oleh media massa secara luas sehingga bisa dipertontonkan di depan publik. "Tetapi, kalau proses konvensi seperti tiga bulan terakhir, menurut saya, kurang gereget sama sekali dan itu gagal memberikan insentif bagi Partai Demokrat untuk mengembalikan kepercayaan publik," ujarnya.