Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perwakilan Raja-raja Papua Dukung Jokowi Jadi Presiden

Kompas.com - 05/12/2013, 13:22 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendapat dukungan dari perwakilan raja-raja Papua untuk menjadi presiden RI pada Pemilihan Presiden 2014 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua lembaga Masyarakat Adat Papua Harun Sabuku saat pembukaan acara World Royal Herritage 2013, di Hotel Borobudur, Jakarta Kamis (5/12/2013) siang.

"Saya bangga karena acara ini dipimpin oleh Gubernur yang kami anggap muda, Pak Jokowi," ujar Harun.

"Ke depan, saya harap Pak Jokowi ini tidak hanya memimpin DKI saja, tapi juga bisa pimpin negara ini," lanjutnya.

Pernyataan Harun langsung mendapatkan tepuk tangan riuh seisi ruangan yang berisi perwakilan kerajaan atau keraton di seluruh Indonesia. Bahkan, ada peserta yang berdiri sambil tepuk tangan. Pria yang mewakili sembilan kerajaan di Papua itu juga berharap jika Jokowi benar menjadi presiden RI di 2014 mendatang, Gubernur DKI selanjutnya harus meneruskan acara raja-raja itu.

"Harus ada gubernur baru yang bisa laksanakan ini pada tahun mendatang," lanjutnya.

Kepada Kompas.com, Harun mengklaim dukungannya terhadap Jokowi bukan dukungan individual semata. Menurutnya, berdasarkan komunikasi dengan masyarakat Papua, mereka setuju jika Joko Widodo menjadi presiden.

Selain Papua, beberapa perwakilan dari kerajaan lain, seperti Brunei, Malaysia, dan beberapa kerajaan lainnya di Indonesia juga menyampaikan pidato pembukaannya. Festival yang digelar di pelataran Monumen Nasional mulai tanggal 5 hingga 8 Desember 2013 itu terdiri dari ragam acara, yakni lokakarya, pameran produk keraton, festival kuliner, kirab, hingga pagelaran budaya. Acara yang direncanakan digelar setiap dua tahun sekali tersebut menelan anggaran sebesar Rp 20 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com