Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: SBY Tak Rendah jika Jadi Cawapres

Kompas.com - 04/12/2013, 18:20 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, usulannya agar Ketua Majelis Tinggi sekaligus Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali maju dalam Pilpres 2014 sebagai calon wakil presiden bukan bentuk sindiran, serangan politik, atau tindakan merendahkan SBY.

Hal itu dikatakan Anas melalui akun Twitter @anasurbaningrum, Rabu (4/12/2013), menanggapi banyaknya pertanyaan kepada dirinya perihal usulan SBY menjadi cawapres.

Menurut Anas, saran politik itu rasional dan perlu dipertimbangkan. Jika disebut merendahkan, menurut Anas, dalam panggilan tugas tidak ada yang rendah nilainya. Ia tak tahu apakah SBY mendukung usulan itu.

"Yang jelas, Pak SBY pernah membangun preseden 'pengorbanan', yakni ketika bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat di KLB (kongres luar biasa) di Bali," kata Anas.

Anas lalu menyinggung serangan terhadap politisi Demokrat Gede Pasek Suardika dari para elite Demokrat. Ketika itu, Pasek menyarankan SBY menjadi ketua umum (ketum) ketika terjadi kisruh di internal Demokrat.

Dalam tweet-nya, Anas mengulangi perkataan politisi Demokrat, Sutan Bhatoegana, yang menyebutkan "apa kata dunia jika SBY menjadi ketum?". Ia juga mengutip pertanyaan Ruhut Sitompul bahwa usulan itu hanya akal-akalan kubu Anas. Ruhut yakin bahwa SBY tak mau.

Beberapa senior Demokrat, kata Anas, juga tidak setuju dan ragu SBY mau menjadi ketum lantaran dianggap turun kelas. Namun, SBY punya pertimbangan sendiri. Pasek dipanggil dan ditanya tentang usulannya itu. Pasek bisa menjelaskan dengan baik tentang usulannya itu. Ringkas kata, usulan itu dinilai punya argumentasi kuat, kata Anas.

"Langkah berikutnya, Pak SBY kumpulkan para Ketua DPD se-Indonesia di Cikeas untuk minta pandangan (dukungan)," katanya.

"Ringkas cerita, Pak SBY bersedia 'berkorban' untuk menjadi Ketum Demokrat, meskipun kesannya turun pangkat. Pak SBY terpanggil untuk bersedia menjadi Ketum Demokrat agar keutuhan partai terjaga dan segera naik lagi elektabilitasnya," tambah Anas.

Seperti diberitakan, Anas mengusulkan itu ketika dimintai tanggapan soal masih merosotnya elektabilitas Demokrat menjelang Pileg 2014. Menurut Anas, SBY maju sebagai cawapres merupakan kartu truf Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com