Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Minta KPK Buktikan Kejahatan Keluarga di Banten

Kompas.com - 04/12/2013, 15:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad diminta membuktikan ucapannya soal kejahatan keluarga yang terjadi di Provinsi Banten. Pasalnya, hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka terkait kasus suap sengketa Pilkada Banten, yakni Tubagus Chaeri Wardana (Wawan), yang merupakan adik dari Gubernur Banten, Ratut Atut Chosiyah.

"Terkait pernyataan Ketua KPK, saya kira kami sangat menghormati proses hukum yang sedang dijalani Ibu Atut dan keluarganya. Silakan saja Pak Abraham membuktikan pernyataannya dengan bukti-bukti hukum membenarkan pernyataan beliau," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Rabu (4/12/2013).

Ace menuturkan, dia percaya dengan kredibilitas KPK bisa mengungkap kasus korupsi di Banten tanpa ada intervensi politik apa pun. Ace menegaskan, Partai Golkar sama sekali tak terpengaruh dengan kasus hukum di Banten yang mulai mengaitkan ke dinasti Atut.

"Partai Golkar terus melakukan konsolidasi dan bekerja tanpa terganggu dengan kasus yang mendera ibu Atut, adiknya, maupun Ibu Airin. Terakhir kami telah meresmikan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar Provinsi Banten serta Kabupaten/Kota se-Banten," kata anggota Komisi VIII DPR ini.

Kejahatan di Banten

TRIBUNNEWS/HERUDIN Abraham Samad.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menduga, ada banyak kasus dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Banten. Menurut Abraham, aktor dalam kasus-kasus itu berkaitan satu sama lain. Dia bahkan menyebut telah terjadi kejahatan keluarga di Banten.

"Di Banten itu kejahatan keluarga," kata Abraham di Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Abraham mengungkapkan, KPK kini melakukan pendalaman dari kasus-kasus terkait Banten yang sedang disidik. Sejauh ini, KPK menyidik dua kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemrov Banten, yakni kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Tangerang Selatan, Banten, dan kasus dugaan suap pemilihan kepala daerah (pilkada) di Lebak, Banten.

"Kita masih melakukan pendalaman karena kita ingin membongkar kasus Banten secara utuh. Kasus di Banten itu banyak, bukan cuma di Tangsel, tapi juga di Provinsi Banten," tutur Abraham.

Selain menyidik dua kasus tersebut, KPK melakukan penyelidikan terkait pengadaan alkes di Provinsi Banten. Abraham juga mengatakan bahwa banyak pengaduan masyarakat terkait Banten yang masuk ke KPK.

"Kita ingin memeriksa satu per satu dan menyinergikan karena antara satu dengan lainnya punya keterkaitan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com