Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duet dengan Rhoma? Jokowi Pilih Dengar Nyanyiannya

Kompas.com - 04/12/2013, 10:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menolak untuk berkomentar tentang wacana menjadikannya sebagai calon presiden ataupun wakil presiden. Ia juga enggan berkomentar soal pernyataan pedangdut Rhoma Irama tentang pasangan ideal Rhoma-Jokowi.

"Kalau mendengarkan Bang Haji (Rhoma Irama) nyanyi, senang saya," ujar Jokowi di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Jokowi mengatakan, ungkapan tersebut bukan berarti menolak kemauan Rhoma menjadi presiden atau wakil presiden. Jokowi enggan menjawab pertanyaan seputar politik dan menyerahkan keputusannya kepada DPP PDI Perjuangan. "Kalau copras-capres, ndaklah. Saya urus Jakarta aja," ujarnya.

Jokowi mengatakan, dalam hal musik, dia berbeda dari Rhoma. Menurut Jokowi, Rhoma adalah musisi profesional, sedangkan Jokowi pendengar musik cadas.

"Duet nyanyi juga saya ndak bisa juga. Saya kan bukan pemusik, saya hanya pendengar. Bang Haji kan emang pemusik," kata Jokowi.

Saat menghadiri Diskusi Mencari Pemimpin Masa Depan Pilihan Umat di kampus Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, Selasa (3/12/2013), Rhoma mengklaim ideal jika ia berpasangan dengan Jokowi sebagai capres dan cawapres. Menurut Rhoma, ia dan Jokowi sama-sama merakyat.

"Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Rhoma pasangan sama Jokowi, sangat mungkin. Ini bisa jadi pasangan ideal. Saya rasa seperti itu," ujar pimpinan grup musik Soneta itu.

Kesamaan dirinya dan Jokowi, kata Rhoma, karena latar belakang dirinya sebagai penyanyi dangdut yang dianggap milik rakyat. Namun, hingga saat ini, partai yang diyakini akan mencalonkannya sebagai presiden, yakni Partai Keadilan Bangsa (PKB), belum memastikan capres yang akan diusungnya. Saat ini, tiga bakal capres diwacanakan diusung oleh PKB, yaitu Mahfud MD (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden), dan Rhoma Irama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com