Lembaga Pemerintah yang Tumpang Tindih Akan Dirampingkan

Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar dalam seminar bertajuk Mengatur Ulang Kelembagaan Pemerintah di Jakarta, Senin (2/12/2013). Hadir dalam seminar itu mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie, ekonom Faisal Basri, dan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar.

"Ini pekerjaan besar. Ada dua pendekatan yang akan kita pakai, pendekaran makro dan pendekatan mikro," kata Azwar.

Pada tingkatan makro, ujar dia, kelembagaan pemerintah dapat diibaratkan semacam hutan liar yang tidak tertata dengan baik. Hutan tersebut juga sudah rusak akibat penanganan yang semena-mena. Pada tingkatan mikro, lembaga pemerintah diibaratkan semacam perangkat yang stand-alone. Terdapat fungsi yang tumpang tindih, fragmentasi fungsi, dan diferensiasi unsur dan level organisasi.

"Untuk itu, perlu kerja keras menata ulang tatanan kelembagaan tersebut. Kementerian PAN dan RB telah bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara," lanjutnya.

Saat ini, ujar Azwar, tengah dibangun arsitektur kelembagaan dan peta kewenangan dari masing-masing lembaga. Kemenpan-RB juga, lanjut dia, tengah melakukan audit organisasi terhadap 16 lembaga. Dengan menata ulang lembaga pemerintah ini, Azwar berharap nantinya tak ada lagi lembaga yang memiliki fungsi tumpang tindih. Setiap lembaga akan menjalankan fungsinya masing-masing dengan efektif. Dengan begitu, penggunaan dana dan SDM juga nantinya bisa lebih efisien.