Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamanan Data, KPU Lirik Perguruan Tinggi Gantikan Lemsaneg

Kompas.com - 29/11/2013, 06:53 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Batal bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara, Komisi Pemilihan Umum membuka peluang menggandeng perguruan tinggi untuk pengamanan data Pemilu 2014. Saat ini sedang dirumuskan kriteria dan mekanisme terkait rencana itu.

"Ini kan soal teknologi. Sekuat apa pun (pengamanan sistemnya), tetap butuh back up," ujar anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di kantor KPU, Kamis (28/11/2013) malam. Karenanya, kata dia, KPU membuka peluang menggandeng perguruan tinggi untuk keperluan itu.

Namun, Ferry mengatakan, KPU berlum memutuskan perguruan tinggi yang akan diajak berkolaborasi. Di luar masalah ini, ujar dia, KPU sudah menggandeng Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Menurut Ferry, KPU masih merumuskan kriteria mitra dan mekanisme kerja sama untuk pengamanan data Pemilu 2014. Bisa jadi, kata dia, kerja sama dilakukan dengan konsorsium, instansi, maupun perorangan.

"Kami rancang sekarang desainnya seperti apa, termasuk perorangan, kelompok, penggiat pemilu, LSM (lembaga swadaya masyarakat), dari mana pun. Mekanismenya seperti apa nanti kami akan bahas," kata Ferry. Pengamanan data pemilu ini diharapkan dapat menangkal aksi para peretas ke situs dan sistem informasi KPU.

Mendapat banyak kritik dari beragam kalangan, KPU akhirnya batal menggandeng Lembaga Sandi Negara untuk pengamanan data pemilu. "Para pihak sepaham dan memutuskan tidak melanjutkan atau menghentikan nota kesepahaman KPU dan Lemsaneg," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, Kamis.

Pembatalan kerja sama ini diakui Husni untuk meredam kontroversi atas pelibatan Lembaga Sandi Negara dalam kegiatan pemilu. Dia mengatakan ingin penyelenggaraan pemilu diterima dan didukung publik.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com