Soal Kerja Sama dengan Kepolisian Australia, Polri Tunggu Sikap Pemerintah

"Sampai saat ini kami masih menghentikan kerja sama dengan AFP," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie di Mabes Polri, Rabu (27/11/2013). Penghentian kerja sama, ujar dia, akan dilakukan sampai ada sikap tegas Pemerintah Indonesia atas status hubungan diplomatik dengan Australia.

"Kami masih menunggu keputusan Pak Presiden soal itu (hubungan bilateral)," kata Ronny. Jika Pemerintah melanjutkan hubungan bilateral kedua negara, papar dia, kerja sama kedua institusi kepolisian itu pun akan dipulihkan. Demikian pula bila sebaliknya yang terjadi, kerja sama tak akan dilanjutkan.

Kerja sama di antara dua institusi kepolisian yang dihentikan, sebut Ronny, antara lain pertukaran informasi intelijen terkait penyelundupan dan perdagangan orang (people smuggling). Selama ini, kerja sama itu dilakukan AFP dan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Perdagangan orang menjadi isu yang erat berkaitan dengan gelombang pencari suaka ke Australia. Imigran gelap, kebanyakan datang dari kawasan Timur Tengah, melewati wilayah Indonesia untuk dapat menjangkau Pulau Christmas di perairan Australia.

Penyadapan oleh intelijen Australia diungkapkan oleh mantan analis di Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Edward Snowden. Disebutkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono, dan tujuh pejabat tinggi negara telah menjadi sasaran penyadapan telepon oleh intelijen Australia pada 2009.

Menyusul kontroversi yang mencuat, Abbott telah mengirimkan surat kepada Presiden SBY terkait masalah penyadapan tersebut. Ada tiga pesan tertuang di dalam surat itu.

Pertama, Abbott menyatakan, Australia ingin menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara. Kedua, Abbott berkomitmen Australia tidak akan melakukan sesuatu di masa depan yang akan merugikan ataupun mengganggu Indonesia.

Ketiga, Abbott setuju dan mendukung usul SBY agar dilakukan penataan kembali kerja sama bilateral, termasuk pertukaran intelijen dengan menyusun protokol/kode etik yang jelas, adil, dan dipatuhi.

Menanggapi hal tersebut, SBY berniat mengajak Australia menyusun kembali protokol dan kode etik hubungan kedua negara. Respons tersebut disampaikan SBY dalam keterangan pers seusai rapat terbatas membahas surat balasan Abbott, Selasa (26/11/2013) di Kantor Presiden.