Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Koalisi Partai Islam Belum Tentu Mulus

Kompas.com - 24/11/2013, 22:10 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana koalisi partai Islam semakin mengemuka. Menanggapi wacana itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus mantan anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahfud MD menilai, gagasan itu belum tentu dapat dijalankan dengan mulus.

"Saya belum melihat kemungkinan itu akan mulus. Karena sekarang kan baru lontaran gagasan-gagasan. Dan di antara partai-partai yang disebutkan (partai berbasis Islam) tidak sama pikirannya," ujar Mahfud di Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2013).

Ia mengatakan, tidak semua partai Islam setuju dengan gagasan koalisi berdasarkan ideologi keagamaan. Tetapi, kata dia, ada pula partai Islam yang setuju dan menyatakan tertarik bergabung dalam koalisi.

"Ada yang setuju, ada yang tidak kalau ikut koalisi itu. Tapi kita lihat saja perkembangannya. Setidaknya sudah mulai ada yang menggagas itu," kata politisi yang menyatakan siap menjadi calon presiden (capres) itu.

Meski ide koalisi partai Islam sudah semakin ramai di publik, ia menilai, sesungguhnya secara ideologis dan organisatoris tidak ada yang disebut partai Islam. "PKB misalnya. Itu partai nasionalis, cuma basis pendukungnya umat Islam, nahdliyin," kata Mahfud.

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menggulirkan wacana koalisi partai-partai Islam untuk memenangkan Pemilu 2014 mendatang. Wacana itu ditanggapi dingin Ketua DPP PKB Marwan Ja’far. Menurutnya, saat ini, partai politik dianggap sudah bercampur aliran ideologinya. Dengan demikian, koalisi dengan basis ideologi Islam tak lagi relevan pada masa kini.

"Saya kira dalam konteks sekarang ini tidak relevan antara partai berbasis Islam atau berbasis nasionalis sama saja. Tidak ada relevansi apa pun. Itu dalam konteks politik aliran sebenarnya sudah selesai. Zamannya sudah berbeda," ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Selasa (1/10/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com