Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamanan Jaringan Komunikasi Diminta Diaudit

Kompas.com - 22/11/2013, 17:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia pernah berencana membangun sistem pengamanan terhadap teknologi komunikasi dan informasinya. Namun, upaya yang disebut digagas bersama Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) itu kandas di tengah jalan.

Demikian disampaikan Anggota Dewan Pakar IATI Aswin Sasongko dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (22/11/2013), menyikapi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia, salah satunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Rencana tersebut, lanjut dia, dicanangkan tahun 2000-an. "Teknologinya kita namakan GSI, Governement System Information," ujar dia.

Dengan sistem tersebut, katanya, pemerintahan akan mempunyai jaringan komunikasi khusus yang terlindungi sehingga pihak luar tidak akan mudah menyadap.

Banyak penyebab kegagalan proyek tersebut. Salah satu faktor utamanya, ucapnya, adalah teknologi yang masih sangat mahal. Saat itu, infrastruktur teknologi yang dimiliki indonesia juga masih kurang mumpuni.

"Waktu itu kesadaran akan pentingnya teknologi informasi juga masih sangat minim, karena teknologi informasi saat itu belum berkembang seperti sekarang," lanjut dia.

Pada akhirnya, karena pengamanan teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang kurang, terjadilah kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan Amerika. Oleh karenanya, ia menyarankan diperlukan audit teknologi untuk menambal kekurangan tersebut.

"Karena Teknologi Informasi dan Komunikasi yang cepat, sering kita tidak sadar teknologi yang kita pakai tidak aman lagi. Audit teknologi diperlukan untuk kita lakukan secara berkala sehingga dapat melindungi," pungkasnya.


 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com