Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Jaksa Agung yang Baru, Buru Koruptor dan Asetnya!

Kompas.com - 21/11/2013, 17:49 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Jaksa Agung yang baru, Andhi Nirwanto, memiliki sejumlah tugas berat yang harus segera diselesaikannya. Salah satunya yakni memburu para terpidana kasus korupsi berikut asetnya, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, nantinya Andhi akan mewakili Kejagung dalam melakukan koordinasi dengan Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi. Tim tersebut merupakan sebuah satuan kerja lintas departemen yang tugasnya untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

"Serta menuntaskan perkara tindak pidana korupsi yang masih dalam proses penyelesaian, dengan mengoptimalkan pencarian terpidana dan tersangka beserta aset-asetnya baik di dalam maupun di luar negeri," kata Basrief di Kejagung, Kamis (21/11/2013).

Basrief mengatakan, banyak aset milik koruptor yang belum berhasil dieksekusi oleh pihak kejaksaan. Aset tersebut dibawa lari oleh koruptor ke luar negeri. Para koruptor yang melarikan diri itu, di antaranya, Djoko S Tjandra terkait kasus korupsi Bank Bali. Belum lagi terpidana kasus korupsi BLBI, yakni Hendra Rahadja, Andrian Kiki Ariawan, dan David Nusa Wijaya dkk.

Sementara akibat ulah para koruptor tersebut, negara menderita kerugian. Untuk itu, Basrief meminta agar Andhi dapat bekerja secara optimal dalam memburu para koruptor beserta asetnya.

"Penanganan suatu perkara harus diselesaikan dan kerugian negara dapat dipulihkan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Andhi Nirwanto sebagai Wakil Jaksa Agung menggantikan Darmono yang telah pensiun beberapa waktu lalu. Sebelum menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung, Andhi menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

Pengangkatan Andhi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/M Tahun 2013 terkait Pengisian Jabatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang ditandatangani SBY pada 19 November 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com