Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Parlemen Rusia: AS-Australia Lebih Baik Diam

Kompas.com - 21/11/2013, 11:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rusia mendukung protes yang dilayangkan Indonesia kepada pemerintah Australia terkait skandal penyadapan terhadap sejumlah pejabat Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Parlemen Rusia Nikolai Levichev saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2013).

"Para anggota parlemen Rusia dan Majelis Federal Rusia menanggapi hal yang sama terhadap sadapan Australia dan Amerika terhadap Idonesia," kata Nikolai.

Nikolai menyampaikan, Amerika Serikat dan Australia seringkali menyuarakan kewajiban menghormati hak azasi manusia dan menghormati hubungan antarnegara. Namun, saat ini ramai diberitakan bahwa Amerika serikat dan Australia diduga melakukan penyadapan ilegal pada sejumlah tokoh penting di Indonesia.

Bagi Rusia, AS dan Australia telah melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran mereka sendiri. "Kemungkinan bisa direkomendasikan bahwa suatu saat mereka lebih baik diam daripada bicara," ujarnya.

Ia berpendapat, penjelasan yang diberikan negara tersebut tentang penyadapan justru membuat situasi lebih parah. Pasalnya, penyadapan dilakukan bukan pada mereka yang dicurigai sebagai pelaku aksi teror, tapi pada pimpinan negara sahabat.

"Tentu saja kami berbagi sikap, kami sangat memahami rasa kemarahan (Indonesia)," pungkasnya.

Seperti diberitakan, hubungan Indonesia dan Australia kembali memanas setelah media Australia dan Inggris memuat dokumen rahasia yang dibocorkan mantan pegawai kontrak Badan Keamanan Nasional AS (NSA), Edward Snowden. Dalam dokumen itu terungkap bahwa dinas intelijen Australia, DSD, telah menyadap telepon seluler para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden dan Ny Ani Yudhoyono pada Agustus 2009.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tak habis pikir mengapa Australia melakukan penyadapan. Presiden SBY mengirim surat ke Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, untuk meminta penjelasan dan sikap resmi Australia terkait penyadapan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com