Adhyaksa Dault: Hambalang Tempat Jin Buang Anak

"Kita enggak pernah rancang Hambalang jadi arena pertandingan, ada penonton, lalu (anggaran) berubah jadi Rp 2,5 triliun. Mau bikin Istora? Siapa mau menonton di tempat jin buang anak?" kata Adhyaksa diikuti gelak tawa hadirin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Adhyaksa bersaksi dalam kasus dugaan korupsi Hambalang dengan terdakwa Deddy Kusdinar. Sebelumnya dia mengatakan, tanah Hambalang hanya bisa dibangun dua lantai sebab kontur tanah pun rawan longsor. Saat dia menjabat, anggaran semula yaitu Rp 125 miliar. Kemudian Adhyaksa meminta proyek Hambalang dihentikan karena tidak ada sertifikat tanahnya.

Adhyaksa mengaku pernah mengurusnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, sertifikat tak juga diterbitkan. "Tahun 2007 saya datang ke BPN. Saya datang lagi ke BPN, katanya belum selesai," ujar Adhyaksa. Anggaran pun belum bisa dicairkan karena tidak ada sertifikat tanah.

Dalam kasus ini Deddy didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain, yakni Andi Alfian Mallarangeng melalui Andi Zulkarnain Mallarangeng, Wafid Muharram, Anas Urbaningrum, Mahyudin, Teuku Bagus, Machfud Suroso, Olly Dondokambey, Joyo Winoto, Lisa Lukitawati, Anggraheni Dewi Kusumastuti, Adirusman Dault, Aminullah Aziz, serta korporasi.

Atas perbuatannya, Deddy terancam 20 tahun penjara. Dalam kasus Hambalang, KPK menetapkan tiga tersangka, yaitu mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng, dan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noer.

Dalam pengembangannya, KPK menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka dugaan penerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek Hambalang. Sementara itu, dalam perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus ini merugikan negara sebesar Rp 463,6 miliar.