Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD Tak Puas dengan Penjelasan Pemerintah soal Mobil Murah

Kompas.com - 19/11/2013, 15:10 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Daerah tak puas dengan jawaban pemerintah mengenai kebijakan mobil murah ramah lingkungan. Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, di antaranya penjelasan pemerintah yang tak disampaikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jawaban yang dianggap masih menggantung.

Anggota DPD Marhani Pua mengatakan, dirinya tidak puas dengan jawaban yang disampaikan Presiden SBY melalui Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Dengan tegas, Marhani menyatakan bahwa saat ini tercium aroma kuat ada pihak yang mendorong pemerintah untuk menggulirkan kebijakan mobil murah untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya.

"Bagi kami, ada penjelasan yang enggak sama, ada pembelokan isu mobil murah menjadi angkutan pedesaan. Jangan-jangan negara terjebak dalam kooperatisme dengan mengatur dan mengontrol bisnis milik privat," kata Marhani dalam sidang paripurna DPD, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPD Andi Mappetahang Fatwa juga menyampaikan kekecewaannya terhadap jawaban yang diberikan pemerintah. Menurut Andi, kecurigaan yang disampaikan Marhani bisa saja benar-benar terjadi karena tak ada jaminan dari pemerintah bahwa kebijakan mobil murah digulirkan setelah melalui persiapan yang matang.

"Kami khawatir bahwa kecurigaan-kecurigaan itu terjadi, kebijakan pemerintah belum dapat dipahami dengan jelas," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Hatta hanya menjawab santai. Ia mempersilakan DPD, melalui komitenya, menggelar rapat bersama dengan menteri terkait untuk mendalami kebijakan yang lebih dikenal dengan kebijakan mobil murah.

"Akan lebih baik jika DPD menggelar rapat bersama menteri terkait untuk mendalaminya," kata Hatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com