Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta: Masyarakat Kelas Atas Tak Akan Beli Mobil Murah

Kompas.com - 19/11/2013, 12:14 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan mobil murah yang digulirkan pemerintah ditujukan untuk masyarakat kelas bawah. Jadi, menurut pemerintah, mobil murah tak akan dibeli oleh masyarakat yang tergolong kelas atas.

"Masyarakat kelas atas di Indonesia umumnya akan membeli mobil kategori mewah, bukan mobil hemat energi dengan harga terjangkau," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjawab pertanyaan DPD dalam Sidang Paripurna, Selasa (19/11/2013) di Gedung Parlemen, Jakarta.

Hatta menjelaskan, kategori mobil mewah umumnya adalah mobil dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc yang sampai saat ini belum diproduksi di dalam negeri atau masih impor dalam bentuk utuh. Bea masuk untuk mobil impor adalah 40 persen bagi negara asal impor yang tidak memiliki kerja sama ekonomi (free trade area) dengan Indonesia.

Selain bea masuk, dikenakan juga pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kategori mobil mewah yang berkisar antara 40 persen sampai 75 persen, tergantung kapasitas mesin dan jenis kendaraan. Hal ini termasuk mobil mewah jenis sedan, MPV, dan SUV.

Dalam paket kebijakan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi telah ditetapkan bahwa PPnBM untuk kategori mobil mewah akan dinaikkan menjadi 125 persen untuk mengurangi defisit perdagangan dan untuk merangsang pengalihan aktivitas impor menjadi manufaktur di dalam negeri.

"Untuk mengendalikan kepemilikan mobil, pajak progresif telah pula diberlakukan," ujar Hatta.

Seperti diberitakan, jawaban Hatta adalah respons atas salah satu pertanyaan yang disampaikan sejumlah anggota DPD kepada pemerintah. Dalam pertanyaannya, DPD mensinyalir adanya kemungkinan tingginya permintaan mobil murah di tengah rendahnya lifting minyak nasional yang berakibat besarnya ketergantungan atas impor bahan bakar minyak.

Pertanyaan anggota DPD dilayangkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui hak bertanya. Presiden mengutus tiga menteri untuk mewakilinya menjawab pertanyaan dalam Sidang Paripurna DPD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com