Penyadapan Disebut Lazim, Menlu Kecam Australia - Kompas.com

Penyadapan Disebut Lazim, Menlu Kecam Australia

Ihsanuddin
Kompas.com - 18/11/2013, 18:17 WIB
KOMPAS.com/Indra Akuntono Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengaku telah membaca di berbagai media mengenai komentar para petinggi Australia terkait kasus penyadapan. Menurutnya, banyak petinggi Australia yang berkomentar bahwa pengumpulan informasi melalui alat sadap adalah suatu hal yang lazim dilakukan oleh setiap negara. Marty sangat menyesalkan komentar-komentar tersebut.

"Saya membaca komentar mereka seolah-olah ini sesuatu yang lazim dan lumrah dilakukan. But we don't do it ," kata Marty dalam konferensi pers di Gedung Kemenlu, Jakarta, Senin (18/11/2013).

Marty pun menilai pernyataan para petinggi Australia itu sebagai pernyataan yang dismissif. Pernyataan tersebut juga, menurut Marty, telah melecehkan Indonesia.

"Ini enggak lumrah dan pernyataan yang meremehkan. Ini sangat serius dan sangat membuat dampak bagi Indonesia dan Australia ke depannya," lanjut Marty.

Marty juga kemudian mengomentari pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang menyatakan bahwa negaranya tidak melakukan suatu pelanggaran hukum apapun. Marty menantang Abbot untuk membuktikan ucapannya tersebut.

"Semoga saya tidak salah mengutip, dia berbicara seperti ini. 'pemerintah Australia tidak melakukan apapun yang melanggar hukum'. Mari kita buktikan," kata Marty.

Seperti diberitakan, laporan sejumlah media asing, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden SBY, Ani Yudhoyono istrinya, dan sejumlah menteri dalam kabinet SBY. Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation ( ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.Daftar target penyadapan juga mencakup Wakil Presiden Boediono, yang pekan lalu berada di Australia, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juru bicara Presiden untuk urusan luar negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorCaroline Damanik
Komentar

Close Ads X