Indonesia Tunggu Kejujuran Australia soal Penyadapan - Kompas.com

Indonesia Tunggu Kejujuran Australia soal Penyadapan

Ihsanuddin
Kompas.com - 18/11/2013, 17:47 WIB
ABC Australia Menlu Australia Julie Bishop dan Menlu Indonesia Marty Natalegawa bertemu di Denpasar, Bali untuk membahas isu dugaan spionase yang dilakukan Australia terhadap Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, Indonesia tidak akan mencari tahu mengenai kebenaran ataupun motif penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan beberapa pejabat negara lainnya. Menurutnya, Indonesia saat ini hanya akan menunggu jawaban dari Australia.

"Indonesia akan menunggu dulu jawaban dari Australia mengenai kebenaran penyadapan ini," kata Marty dalam konferensi pers di Gedung Kemenlu, Jakarta, Senin (18/11/2013).

Menurut Marty, Indonesia saat ini adalah korban penyadapan. Indonesia tidak melakukan tindakan pelanggaran apa pun. Oleh karena itu, Marty berpendapat, Indonesia tidak akan melakukan upaya apa pun, termasuk melakukan upaya penyelidikan terhadap penyadapan.

"Jadi karena yang berbuat adalah Australia, merekalah yang harus mengonfirmasi mengenai hal tersebut," kata Marty.

Sementara itu, Indonesia sebelumnya juga telah mencoba melakukan konfirmasi mengenai kebenaran penyadapan yang dilakukan Amerika dan Australia. Kedua negara tersebut tidak membantah, tetapi juga tidak mengakui. Ketika ditanya mengenai kemungkinan tersebut terulang, Marty enggan berandai-andai jika Australia enggan memberikan jawaban pasti mengenai kebenaran penyadapan ini.

"Ya itu kan masih berandai-andai. Masih if. Kita tunggu sajalah," kata Marty.

Seperti diberitakan, berdasarkan laporan sejumlah media asing, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden SBY, Ani Yudhoyono, dan sejumlah menteri dalam kabinet SBY. Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan pengungkap kasus asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.

Daftar target penyadapan juga mencakup Wakil Presiden Boediono, yang pekan lalu berada di Australia; mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla; juru bicara Presiden untuk urusan luar negeri; Menteri Pertahanan; serta Menteri Komunikasi dan Informatika.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorCaroline Damanik
Komentar